JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu menyediakan kapal operasional Pelayanan Terpadu Keliling (PTK) guna memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Kapal ini melayani pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya.
Namun, program yang menghabiskan anggaran Rp 5 miliar ini masih mendapatkan keluhan. Pasalnya, kapal tidak berlabuh di semua pulau. Di beberapa pulau, warga harus menyebrang dulu menggunakan kapal kecil untuk mencapai kapal PTK. "Kalau begini sama saja karena harus menyeberang terlebih dahulu, lebih baik ke kelurahan saja," ujar warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Rosita saat dihubungi, Selasa (2/7).
Rosita juga mengeluhkan jadwal pelayanan yang terlalu lama. Kapal yang dipenuhi peralatan canggih itu hanya beroperasi melayani warga setiap hari Selasa pada setiap pekannya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Basuki T Purnama mengatakan bahwa kapal PTK memang tidak mampu menjangkau pulau di perairan dangkal seperti Pulau Pari. Untuk itu, ia akan meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menyediakan sekoci untuk menjangkau pulau-pulau itu.
"Pulau dangkal enggak bisa mendarat, susah itu. Solusinya pakai kapal yang lebih kecil. Nanti bicara sama dukcapil. Pulau Pari ya," ujar pria yang biasa disapa Ahok ini ketika ditemui di Balai Kota DKI Jakarta,
Hal yang sama juga diungkapkan Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin. Ia mengaku siap mengubah sistem kerja pelayanan kapal PTK.
"Sesuai dengan instruksi gubernur yang harus melayani masyarakat, dan mempermudah pelayanan terhadap warga, kami akan segera siapkan kapal," ujarnya. (dil/jpnn)
Namun, program yang menghabiskan anggaran Rp 5 miliar ini masih mendapatkan keluhan. Pasalnya, kapal tidak berlabuh di semua pulau. Di beberapa pulau, warga harus menyebrang dulu menggunakan kapal kecil untuk mencapai kapal PTK. "Kalau begini sama saja karena harus menyeberang terlebih dahulu, lebih baik ke kelurahan saja," ujar warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Rosita saat dihubungi, Selasa (2/7).
Rosita juga mengeluhkan jadwal pelayanan yang terlalu lama. Kapal yang dipenuhi peralatan canggih itu hanya beroperasi melayani warga setiap hari Selasa pada setiap pekannya.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Basuki T Purnama mengatakan bahwa kapal PTK memang tidak mampu menjangkau pulau di perairan dangkal seperti Pulau Pari. Untuk itu, ia akan meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menyediakan sekoci untuk menjangkau pulau-pulau itu.
"Pulau dangkal enggak bisa mendarat, susah itu. Solusinya pakai kapal yang lebih kecil. Nanti bicara sama dukcapil. Pulau Pari ya," ujar pria yang biasa disapa Ahok ini ketika ditemui di Balai Kota DKI Jakarta,
Hal yang sama juga diungkapkan Bupati Kepulauan Seribu, Asep Syarifudin. Ia mengaku siap mengubah sistem kerja pelayanan kapal PTK.
"Sesuai dengan instruksi gubernur yang harus melayani masyarakat, dan mempermudah pelayanan terhadap warga, kami akan segera siapkan kapal," ujarnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jam Kerja PNS DKI Didiskon 1,5 Jam
Redaktur : Tim Redaksi