jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmar Basarah mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menyukseskan pelantikan Joko Widodo - KH Ma'ruf Amin sebagai Presiden - Wakil Presiden RI 2019-2020 pada Minggu depan (20/10). Menurutnya, duet yang beken dengan sebutan Jokowi - Ma’ruf itu terpilih secara konstitusional, sehingga upaya mengganggu pelantikan merupakan tindakan inkonstitusional.
"Jokowi - Ma'ruf adalah produk dari pemilu yang sah dan konstitusional, sehingga berbagai upaya mengganggu pelantikannya merupakan tindakan inkonstitusional," kata Basarah kepada wartawan di Jakarta, Senin, (14/10).
BACA JUGA: Kata Kiai Maruf saat Ditanya soal Persiapan Jelang Pelantikan dan Kabinet Mendatang
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, Indonesia sebagai negara demokratis harus memastikan sistem presidensial tetap terjaga di setiap periode kepresidenan. Oleh karena itu, katanya, tidak boleh ada upaya penjatuhan kekuasaan melalui proses politik.
Basarah juga menyatakan, upaya-upaya kekerasan seperti aksi terorisme dan penyerangan terhadap pejabat negara harus dilawan. Sebab, perilaku semacam itu bertentangan dengan konstitusi dan hukum di Indonesia.
BACA JUGA: Istana Bahas Pelantikan Jokowi-Maruf, Relawan Antusias
"Bangsa Indonesia tidak boleh gentar menghadapi aksi terorisme. Sudah jelas bahwa tujuan dari terorisme adalah membuat rasa takut," tegas ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Basarah menambahkan bahwa yang menjadi target dari aksi terorisme itu adalah pejabat negara. Menurutnya hal itu tak terlepas dari doktrin yang menganggap penguasa sebagai tagut dan pemimpin kafir.
BACA JUGA: Profil Ahmad Basarah: Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, Kini Wakil Ketua MPR
"Aparat dan penyelenggara negara dianggap menghalangi tujuan kelompok teror mewujudkan daulat islamiah," imbuhnya.(fat/jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi