Perusahaan pers, lanjutnya, tidak menjamin kesejahteraan para wartawannya dengan baik. "Selain itu, media pun tidak menyelenggarakan pendidikan pers yang sistematis. "Bahkan mereka (wartawan) dipersilahkan cari sendiri (tambahan penghasilan). Itu yang terjadi,"kritik saat menjadi pembicara dalam 1st Serikat Perusahaan Pers (SPS) " Indonesia Public Relations Summit 2012 di Hotel Inna Garuda Jogjakarta, Jumat (14/12).
Dia juga mengkritisi sikap pemerintah daerah yang sengaja memberikan fasilitas tertentu bagi wartawan seperti ini. Harapannya, para wartawan bisa membuat berita baik-baik dan menyenangkan hati para birokrat. "Meskipun kepentingan publik dikorbankan,"ujarnya.
Pada tahun 2013, Dewan Pers akan melakukan pembinaan-pembinaan kembali untuk menyikapi wartawan abal-abal tersebut. Namun seperti apa kemasannya, masih dibahas di internal dewan pers. Menurut mantan ketua mahkama agung ini uji kompetensi wartawan pun menjadi salah satu saringan. Dari 30 ribu wartawan se Indonesia, lanjutnya, baru sekitar 5 ribu orang yang ikut uji kompetensi.
"Masih panjang sekali pekerjaan ini. Dan yang sudah masuk lapor ke dewan pers, agar kita hati-hati. Jangan sampai wartawan sejenis itu ikut ujian kompetensi dan lulus lagi. Dapat tanda tangan dari pak Bagir lagi,"katanya lantas tertawa. Jika memang ada yang" seperti itu, lanjutnya, harap dilaporkan untuk diperiksa kembali. "Ada satu tempat, dia bukan wartawan, ya kita cabut saja. Tidak usah ragu-ragu,"tegasnya.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung itu pun menyinggung tantangan eksternal yang saat ini dihadapi perusahaan pers. Pers, lanjutnya, harus bisa menjadi" bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat, dan keadilan sosial. "Saya selalu tekankan, pers harusnya punya komitmen yang setinggi-tingginya untuk mewujudkan itu,"terangnya.
Selanjutn ya, pers harus bisa mewujudkan tatana kehidupan bernegara yang bersih dan sehat. Yakni dengan menyoroti pelayanan hukum bukan hanya penegakan hukum. Pers, kata dia, kerap menyoroti penegakan hukum salah satunya pemberantasan korupsi. Tapi jarang memberitakan soal pelayana hukum. "Mereka (yang di desa-desa) itu malah yang sering paling menderita dengan pelayanan hukum yang tidak baik,"papar pria asal Lampung itu. Tantangan lainnya adalah peran pers dalam pertarungan politik di tahun 2014. Ia berharap pers bisa berdiri di garis depan untuk perubahan yang lebih baik dalam Pemilu 2014. (hed)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagak Negara Minta KPK Tidak Tebang Pilih
Redaktur : Tim Redaksi