jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan, regrouping partai politik setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden harusnya sudah selesai. Sebab, regrouping parpol itu terjadi karena Undang-undang Pemilihan Presiden. Nah, setelah Jokowi-JK dilantik, maka urusan Pilpres itu sudah selesai.
"Selanjutnya, urusan membangun bangsa dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing," tegas Basarah saat diskusi bertajuk "Membangun Sinergi Pemerintah dan Parlemen yang Sehat" yang digelar PolcoMM Institute, di Jakarta, Selasa (21/10).
BACA JUGA: KPK Cecar Bupati Lebak soal Tersangka Penyuap Akil
Karenanya, Basarah menegaskan bahwa sebaiknya Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, dibubarkan saja kemudian menjadi satu satu yakni gotong-royong Indonesia Raya.
Sebab, kata Basarah, ke depan semuanya akan menghadapi musuh besar yang utama. Pertama, adalah neoliberalisme, yang membuat harga minyak Indonesia tinggi di dalam negeri dipertaruhkan di dunia internasional.
BACA JUGA: Fadli Zon Harapkan Jokowi Pilih Menteri Berdasar Kompetensi
Kedua, musuh yang utama adalah fundamentalisme agama yang ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi negara berdasarkan agama. Untuk itulah, Basarah mengingatkan, supaya jangan terjebak dalam politik pecah belah seperti masa kolonial Belanda.
"Jangan terjebak politik pecah belah, yang membuat kita tidak bersatu dan musuh bisa masuk," ungkap Ketua Fraksi PDIP di MPR RI ini.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan Sudah Evaluasi Nama Calon Menteri
Karenanya, Basarah mengingatkan untuk menyadari bersama bahwa sebagai bangsa, jalan persatuan nasional adalah pilihan terbaik untuk menghadapi tantangan musuh yang ada di depan mata.
"Mari bubarkan KIH, KMP dan kita bentuk gotong-royong bangsa Indonesia menghadapi musuh bersama yaitu fundamentalisme agama dan neoliberalisme," kata Basarah.
Lebih jauh Basarah mengatakan, setiap kebijakan pemerintah Jokowi-JK yang baik harus didukung, dan kalau tidak baik harus diprotes. Menurutnya, hal yang sama juga dilakukan saat PDIP 10 tahun berada di luar pemerintahan.
"Kami dulu bukan oposisi, tapi berada di luar pemerintahan. Kami berbagi tugas. Pak SBY menjalankan kekuasaan nasional, kami bertugas mengawasi jalannya kekuasaan nasional," katanya.
Menurutnya, hanya hitungan jari kebijakan SBY yang ditolak PDIP saat berada di luar kekuasaan. Sedangkan puluhan bahkan ratusan kebijakan malah didukung, sehingga membuat SBY selamat tanpa cacat politik hingga akhir jabatan.
"Sewaktu kita di luar pemerintahan kita tidak ada mengajak parpol lain, tidak ada oposisi koalisi, karena maksud kita bukan untuk menjatuhkan Pak SBY," kata Basarah. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rampungkan AKD, DPR tak Tunggu Kabinet Jokowi-JK
Redaktur : Tim Redaksi