jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Luqman Hakim mengusulkan rembuk nasional yang dihadiri ketum parpol politik hingga presiden menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.
"Saya rasa rembuk nasional ini bisa saja melibatkan seluruh ketua umum partai politik yang memilih kursi di DPR, ditambah presiden, ketua DPR, ketua DPD, ketua MPR, kepala lembaga negara," kata Luqman dalam acara rilis survei LSI, Kamis (3/3).
BACA JUGA: Saan Berharap Temuan LSI Jangan Dimanipulasi Demi Menunda Pemilu 2024
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, rembuk nasional menjadi momen menyelesaikan spekulasi penundaan Pemilu 2024.
"Agar betul-betul masalah penundaan Pemilu 2024 ini bisa dikubur bersama-sama," beber Luqman.
BACA JUGA: Mobil Daihatsu Terios Tabrak Tiang LRT, Pengemudinya Ternyata
Toh, kata dia, usul penundaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut hingga penambahan periode jabatan presiden menjadi isu yang terus bergulir di tingkat akar rumput.
"Kadang-kadang masyarakat anggap itu sebagai sekadar guyonan politik, tetapi kadang-kadang juga menangkap ada pihak-pihak yang serius pengin mendorong isu-isu itu menjadi kenyataan," beber Luqman.
BACA JUGA: Pasangan Mesum di Toilet Musala Tertangkap Basah, Pelaku Wanita Sudah Bersuami
Sebelumnya, LSI mengumumkan temuan teranyar berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan, Kamis.
Hasilnya menyatakan sebanyak 66,3 responden puas atas kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia sejak 2014.
Tercatat hanya 29,9 persen responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi. Sisanya sebanyak 3,8 persen menyatakan tidak tahu.
"Tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66,3 persen," ungkap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat membeberkan temuan terbaru pihaknya, Kamis.
Namun, dalam survei yang sama menyatakan responden banyak yang menolak usul penundaan Pemilu 2024 seperti dikemukakan elite parpol.
Sebanyak 70,7 persen responden menginginkan Presiden Jokowi tetap mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu karena Covid-19 belum mereda.
Hanya 20,3 persen responden yang merasa sepakat Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya karena pandemi belum berakhir di tanah air. Sisanya 9 persen menyatakan tidak tahu.
Kemudian dalam survei yang sama menyatakan bahwa sebanyak 68,1 persen responden ingin Jokowi mengakhiri masa jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu soal pemulihan ekonomi.
Sebanyak 24,1 persen responden menyatakan jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang demi memulihkan perekonomian akibat pandemi. Sisanya 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
Selanjutnya sebanyak 69,6 persen responden tetap ingin Jokowi mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu terkait pembangunan IKN Nusantara.
Sebanyak 22,3 persen responden merasa jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang karena harus memastikan pembangunan IKN Nusantara. Sisanya 8,1 persen menjawab tidak tahu.
"Berdasarkan temuan survei, penundaan pemilu bisa kami simpulkan ditolak oleh mayoritas warga," beber Djayadi. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temuan Baru Kasus Kerangkeng Manusia Bikin Syok
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan