jpnn.com - JAKARTA--Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengingatkan penegak hukum dan pemerintah untuk jeli pada pemberian izin yang masif dilakukan pemerintah daerah. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Abet Nego Tarigan, mudahnya pemberian izin itu terjadi terutama jelang pelaksanaan pilkada.
"Ini kan sudah jadi rahasia umum, jelang pilkada pasti pemberian izin makin banyak. Coba lihat sendiri mulai dari sekarang," ujar Abet dalam diskusi 'Asap dan Sengsara' di Cikini, Jakarta, Pusat, Sabtu (19/9).
BACA JUGA: Ini Modus Permainan Oknum Pengurus PGRI, Honorer K2 Harus Waspada
Abet mengatakan, adanya kemudahan izin itu juga diakui sejumlah pelaku usaha perhutanan saat ditemui Walhi. Dari pengakuan para pengusaha itu, ujarnya, diketahui dana yang dikucurkan bisa mencapai Rp 1 miliar demi mendapatkan izin pengelolaan hutan dari oknum pemda setempat.
"Sejumlah pengusaha sampaikan untuk sekitar per 1.000 hektar, mereka bisa mengeluarkan dana sekitar Rp 1 miliar," imbuhnya. Abet tidak merinci identitas perusahaan yang mengakui hal tersebut.
BACA JUGA: Revisi UU Pemberantasan Narkotika, Buwas: Itu Urusan Saya dengan DPR
Kini, kata Abet, menjadi tugas pemerintah untuk mengawasi praktek kemudahan pemberian izin tersebut. Terutama jelang pilkada serentak, Desember mendatang. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Mulai Banyak Oknum Pejabat Mainkan Data Honorer K2
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Diingatkan Jangan Terbuai Janji Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi