Waspadai Bencana Demografi, Pemerintah Dorong Investasi SDM

Jumat, 17 Agustus 2012 – 18:41 WIB
JAKARTA - Pada periode tahun 2010 sampai dengan 2035 Indonesia dikaruniai potensi sumber daya manusia (SDM) berupa populasi usia produktif terbesar sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Potensi sumber daya manusia tersebut harus dikelola dengan baik agar berkualitas, sehingga menjadi bonus demografi. Namun sebaliknya, kalau tidak berhasil mengelolanya, justru hal itu akan menjadi bencana demografi.

"Di sinilah peran penting dunia pendidikan dan kebudayaan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas," terang  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh dalam sambutannya pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-67 Republik Indonesia, di Kemdikbud, Jakarta, Jumat (17/8).

Peran penting tersebut, kata Nuh, dipertegas bahwa koefisien korelasi pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) secara keseluruhan adalah 0.99. Artinya, hampir bisa dipastikan bahwa pendidikan memiliki kontribusi terhadap peningkatan indeks kesehatan dan indeks kesejahteraan. Jadi, periode 2010 sampai 2035 adalah momentum yang harus dijadikan sebagai periode investasi besar-besaran di bidang sumber daya manusia.

"Kita tentu tidak ingin kehilangan momentum tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, atas nama pemerintah, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk terus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia, sekaligus juga saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat atas kerja samanya dalam membangun sumber daya manusia Indonesia," paparnya.

Pada sisi lain sambutannya, Nuh  mengatakan, pendidikan merupakan sistem rekayasa sosial terbaik untuk meningkatkan modal pengetahuan. Modal ini merupakan modal utama dalam meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa, serta meningkatkan harkat dan martabat, sekaligus untuk membangun peradaban yang unggul.

"Dengan perannya yang sangat penting itu, kita harus membuka akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi," ujarnya.

Menurutnya, segala macam hambatan terhadap akses tersebut mulai hambatan sosial ekonomi, hambatan budaya, atau kewilayahan, harus dikurangi atau dihilangkan.

Disebutkan, beberapa kebijakan untuk mengurangi hambatan tersebut telah dilakukan, antara lain, bantuan operasional untuk PAUD, sekolah, dan perguruan tinggi negeri, bantuan siswa miskin, beasiswa Bidik Misi, pendirian sekolah atau perguruan tinggi di daerah khusus.

"Insya Allah tahun 2013 akan kita mulai pendidikan menengah universal (PMU). PMU tersebut kita harapkan dapat mempercepat capaian angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah 97 persen pada tahun 2020, yang kalau tanpa program PMU tersebut baru akan dicapai tahun 2040," katanya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tangkap Tangan 2 Hakim Tipikor

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler