jpnn.com - JAKARTA - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) terus membagikan pemahaman tentang ilmu pemerintahan kepada publik melalui webinar.
Webinar MIPI edisi Sabtu (1/4) mengangkat tema, “Memahami Ilmu Pemerintahan dari Aspek Filsafat Ilmu”, menghadirkan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Profesor Ngadisah sebagai narasumber.
BACA JUGA: Webinar MIPI Menghadirkan Guru Besar Ilmu Hukum Pemerintahan, Simak Penjelasannya
Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar saat membuka webinar mengatakan, tema terkait filsafat menjadi kajian yang mendasar untuk dipelajari.
Apalagi, lanjutnya, tidak banyak ilmuwan yang mampu menjelaskan ilmu pemerintahan dari segi filsafat ilmu.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Bahtiar: Nilai-nilai Positif Lokal Bisa jadi Obat Konflik Pemilu
Oleh karena itu, hal tersebut perlu dibahas, apalagi webinar seri kali ini mendatangkan narasumber yang sudah lama bergelut dengan ilmu pemerintahan dan pernah menjabat sebagai rektor IPDN (periode 2008-2009).
“Ilmu pemerintahan ini tidak sama dengan disiplin ilmu lainnya. Literatur kemudian para guru besar atau ilmuan yang tersedia itu cukup banyak. Ilmu pemerintahan ini menjadi disiplin ilmu yang mandiri di Indonesia, itu mungkin belum dikenal oleh publik,” kata Bahtiar.
BACA JUGA: Cara Dirjen Polpum Bahtiar Menyemangati Jajaran Kesbangpol se-Sumut, Tak Kenal Tanggal Merah
Birokrat bergelar doktor Ilmu Pemerintahan itu menjelaskan, filsafat yang di dalamnya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat digunakan sebagai “alat bedah” dalam mempelajari ilmu pemerintahan.
Dengan menggunakan filsafat, body of knowledge dari ilmu pemerintahan dapat dipelajari struktur yang terkandung di dalamnya.
Paparan Prof Ngadisah
Prof Ngadisah dalam paparannya menjelaskan, pendekatan filsafat berusaha mencari makna terdalam (hakikat) dan akar dari ilmu pemerintahan.
Sehingga akan menguatkan bidang keilmuan dan membuat seseorang mampu berpikir kritis terhadap berbagai fenomena pemerintahan. Bagi praktisi pemerintahan, diharapkan dapat muncul kesadaran ‘praktek berdasarkan ilmu’.
“Kalau kita bicara filsafat ilmu secara umum selalu mengandung empat unsur ini. Ada yang bilang tiga saja, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, tetapi saya menambahkan etika di sini karena etika itu sangat penting peranannya di dalam menjaga kelestarian atau eksistensi suatu ilmu,” terang Prof Ngadisah.
Prof Ngadisah menjelaskan, berangkat dari keberadaan negara dan unsurnya, dapat dikatakan bahwa obyek matrial ilmu pemerintahan adalah “negara”.
Negara sebagai objek kajian juga diambil oleh beberapa disiplin ilmu yang berdekatan dengan ilmu pemerintahan seperti ilmu negara, ilmu politik, administrasi negara, dan lain-lain.
Dia menegaskan, obyek matrial bisa sama dengan ilmu-ilmu lain, tetapi sebagai ilmu yang berdiri sendiri, harus mempunyai obyek formal yang berbeda dengan disiplin ilmu lain.
Adapun obyek formal dari ilmu pemerintahan adalah aktivitas organ-organ negara dalam upaya mencapai tujuan negara.
“Sedang mencari sosok sesungguhnya dari ilmu pemerintahan, memahami secara mendalam apa itu ilmu pemerintahan, maka kita harus benar-benar tahu betul apa itu obyek formal dari ilmu pemerintahan,” tandas Prof Ngadisah.
Selain itu, dia menuturkan pengembangan ilmu dan penerapannya berjalan bersamaan.
Secara aksiologis, ilmu dapat eksis dan berkembang bila dipraktikkan dan membawa manfaat bagi kemanusiaan.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, moralitas sangat menentukan efektivitas pencapaian tujuan negara. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu