JAKARTA--Pemerintah Indonesia memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di sekitar lokasi konflik Lahad Datu, Sabah, dalam kondisi aman. Kegiatan belajar yang dilakukan Community Learning Center (CLC) untuk para WNI usia sekolah juga berjalan normal.
Direktur Komunikasi dan Media Kementerian Luar Negeri, PLE Priatna, mengatakan secara total ada 10.025 WNI di Sabah. Sekitar 8.700 di antaranya berstatus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerja di kawasan perkebunan kelapa sawit Felda. Selebihnya merupakan keluarga dari para TKI itu.
Priatna memastikan seluruh WNI saat ini berstatus aman karena berada di sekitar Kinabalu, jarak 130 kilometer dari lokasi konflik. "Jika ditempuh perjalanan darat butuh waktu 8 jam untuk sampai ke lokasi konflik itu. Mungkin karena aksesnya kurang baik. Sehingga kita pastikan aman," ungkapnya kepada Jawa Pos, Selasa (5/3)
Maka pihaknya meminta agar masyarakat Indonesia yang merasa memiliki keluarga di Sabah tidak terlalu khawatir. "Konjen RI di kota Kinabalu, pak Soepeno Sahid, juga sudah mengirimkan surat resmi ke pemerintah Sabah untuk memberikan perhatian khusus kepada WNI terutama yang bekerja di ladang sawit agar terjaga keamanannya. Perkebunan Felda itu luasnya 110 ribu hektar," terangnya.
Lebih dari itu, kata Priatna, keluarga TKI di sekitar Sabah masih bisa beraktivitas seperti biasa, terutama anak-anak usia sekolah yang masih bisa mengenyam pendidikan sehari-hari. "Konjen di sana menyediakan yang namanya Community Learning Center (CLC). Sekolah untuk WNI dan gurunya dari Indonesia," terusnya.
Ada sekitar 100 CLC di sekitar Sabah dan sejauh ini masih aktif membuka program belajar mengajar untuk para anak TKI itu. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menangani masalah TKI dan WNI yang berada di lokasi konflik Sabah,Malaysia.
Total TKI yang berada di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit Felda di Sabah, sekitar 8700 orang. Namun TKI yang benar-benar berada di kawasan konflik berjumlah sekitar 600 orang, dan saat ini sudah dievakuasi.
"Saya telah menginstruksikan atase tenaga kerja di Malaysia untuk berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah darurat untuk mengamankan TKI. Yang penting TKI selamat dulu," ujarnya di Jakarta.
Muhaimin mengatakan pemerintah Indonesia melalui KJRI di Sabah juga telah mendesak pemerintah Malaysia agar benar " benar memperhatikan keselamatan TKI di wilayah konflik itu karena mereka adalah warga sipil yang harus dilindungi.
Muhaimin mengaku telah mendapat laporan dari atase tenaga kerja di Malaysia yang menyebutkan bahwa evakuasi terhadap TKI dan WNI yang berada sekitar konflik bersenjata Kesultanan Sulu dan Malaysia telah dilakukan secara bertahap.
"Atase Tenaga Kerja dan KJRI di Sabah terus melakukan monitoring di lapangan. Evakuasi terhadap 600 orang telah dilakukan secara bertahap dengan bekerja sama otoritas perkebunan kelapa sawit (Felda) yaitu di antaranya di lokasi site Sahabat 17, site Semporna, dan site Tandau," paparnya. Muhaimin berjanji untuk terus memonitor dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi seandainya konflik semakin meluas.(gen)
Direktur Komunikasi dan Media Kementerian Luar Negeri, PLE Priatna, mengatakan secara total ada 10.025 WNI di Sabah. Sekitar 8.700 di antaranya berstatus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerja di kawasan perkebunan kelapa sawit Felda. Selebihnya merupakan keluarga dari para TKI itu.
Priatna memastikan seluruh WNI saat ini berstatus aman karena berada di sekitar Kinabalu, jarak 130 kilometer dari lokasi konflik. "Jika ditempuh perjalanan darat butuh waktu 8 jam untuk sampai ke lokasi konflik itu. Mungkin karena aksesnya kurang baik. Sehingga kita pastikan aman," ungkapnya kepada Jawa Pos, Selasa (5/3)
Maka pihaknya meminta agar masyarakat Indonesia yang merasa memiliki keluarga di Sabah tidak terlalu khawatir. "Konjen RI di kota Kinabalu, pak Soepeno Sahid, juga sudah mengirimkan surat resmi ke pemerintah Sabah untuk memberikan perhatian khusus kepada WNI terutama yang bekerja di ladang sawit agar terjaga keamanannya. Perkebunan Felda itu luasnya 110 ribu hektar," terangnya.
Lebih dari itu, kata Priatna, keluarga TKI di sekitar Sabah masih bisa beraktivitas seperti biasa, terutama anak-anak usia sekolah yang masih bisa mengenyam pendidikan sehari-hari. "Konjen di sana menyediakan yang namanya Community Learning Center (CLC). Sekolah untuk WNI dan gurunya dari Indonesia," terusnya.
Ada sekitar 100 CLC di sekitar Sabah dan sejauh ini masih aktif membuka program belajar mengajar untuk para anak TKI itu. Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menangani masalah TKI dan WNI yang berada di lokasi konflik Sabah,Malaysia.
Total TKI yang berada di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit Felda di Sabah, sekitar 8700 orang. Namun TKI yang benar-benar berada di kawasan konflik berjumlah sekitar 600 orang, dan saat ini sudah dievakuasi.
"Saya telah menginstruksikan atase tenaga kerja di Malaysia untuk berkoordinasi dan mengambil langkah-langkah darurat untuk mengamankan TKI. Yang penting TKI selamat dulu," ujarnya di Jakarta.
Muhaimin mengatakan pemerintah Indonesia melalui KJRI di Sabah juga telah mendesak pemerintah Malaysia agar benar " benar memperhatikan keselamatan TKI di wilayah konflik itu karena mereka adalah warga sipil yang harus dilindungi.
Muhaimin mengaku telah mendapat laporan dari atase tenaga kerja di Malaysia yang menyebutkan bahwa evakuasi terhadap TKI dan WNI yang berada sekitar konflik bersenjata Kesultanan Sulu dan Malaysia telah dilakukan secara bertahap.
"Atase Tenaga Kerja dan KJRI di Sabah terus melakukan monitoring di lapangan. Evakuasi terhadap 600 orang telah dilakukan secara bertahap dengan bekerja sama otoritas perkebunan kelapa sawit (Felda) yaitu di antaranya di lokasi site Sahabat 17, site Semporna, dan site Tandau," paparnya. Muhaimin berjanji untuk terus memonitor dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi seandainya konflik semakin meluas.(gen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2 Hakim Ad Hoc Pengadian Tipikor Dicekal
Redaktur : Tim Redaksi