jpnn.com - jpnn.com - World Ocean Summit (WOS) 2017 sudah digelar Kamis (23/2) di Sofitel Nusa Dua Bali, yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.
Sejumlah agenda akan dibahas dalam perhelatan tingkat dunia ini, termasuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan laut yang bersih dari praktek illegal fishing dan sampah plastik.
BACA JUGA: Bu Susi Raih Penghargaan Peter Benchley Ocean Awards
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai saat ini hal yang harus diperhatikan adalah antara pertumbuhan industri perikanan dengan keberlanjutan dari industri dan sumber daya ikan itu sendiri.
Dalam hal ini, Indonesia mengusulkan akuntabilitas dari berbagai negara dalam memberantas illegal fishing. Pasalnya, masih ada beberapa negara yang melakukan penangkapan ikan, bukan di daerah perairan negaranya.
BACA JUGA: Kemenpar-KKP Bersinergi Kembangkan Bahari Nasional
“Usulan dari Indonesia adalah accountability. Follow up dari port state measure apa untuk handling illegal fishing apa? Untuk sampah plastik apa? Kalau dari dalam negeri sendiri, komitmennya adalah merubah IUUF (Illegal Unreported and Unregulated Fishing –red) menjadi Legal Reported and Regulated Fishing," ujar Susi.
Menyooti sampah plastik di Indonesia, Susi menjelaskan, bahwa KKP bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berencana akan melakukan sosialisai kepada pemerintah daerah terkait penutupan mulut sungai yang menuju laut dengan jaring.
BACA JUGA: Lantik 28 Pejabat Eselon II, Seperti ini Pesan Bu Susi
“Ini baru perencanaan. Kita hitung mulut sungai berapa. Minimal action dulu. Jadi sampah dari darat jangan sampai ke laut. Ditutuop pakai jaring, supaya sampahnya berhenti. Bisa dihitung itu sungai di Pulau Jawa berapa," kata Susi.
Sementara itu, dalam pidatonya JK menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan.
Pasalnya, sektor kelautan berkontribusi 20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan peluang lapangan pekerjaan yang luas di seluruh Indonesia.
Selain penegakkan hukum, kolaborasi dengan berbagai pihak dinilai penting, untuk mendorong kerja sama dengan sektor swasta, termasuk riset dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk industri perikanan juga dipercepat, sehingga nelayan bisa berproduksi secara efisien.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPN Minta Jokowi Evaluasi Menteri Susi
Redaktur & Reporter : Yessy