jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki pemikiran berbeda terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah hunian. Menurutnya, pengenaan PBB kepada rumah hunian sudah tidak lagi tepat. Karena itu perlu dihapus secara bertahap.
"Saya lebih suka pajak itu diambil dari orang yang usaha. Jangan diambil dari orang yang tinggal di rumah," ujar gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut di Balai Kota, Kamis (26/5).
BACA JUGA: DPRD Kembali Bermanuver, Wacanakan HMP Terkait Kasus-kasus Ahok
Ahok mendasari pemikirannya atas beberapa hal. Misalnya, warga yang telah pensiun. Penghasilannya tentu sangat berkurang, namun tetap diharuskan membayar pajak rumah yang ditempati.
Demikian juga bagi mereka yang tidak bekerja, PBB pasti sangat memberatkan. Karena itu perlu dihapuskan secara bertahap, apalagi pengenaan PBB sebenarnya warisan zaman Belanda yang memungut pajak dari warga jajahannya.
BACA JUGA: Ya Ampun... Pak Polantas Ditonjok Biker sampai Memar
"Rumah tinggal rakyat harusnya tidak perlu dikenakan pajak. Mungut pajak harusnya ke orang asing, bukan ke rakyat sendiri," ujarnya.
Menurut Ahok, untuk saat ini Pemerintah Provinsi DKI baru dapat menghapus PBB rumah tinggal yang nilai jual objek pajaknya di bawah Rp 1 miliar. "Saat ini kami baru bisa hapus PBB rumah tinggal yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar karena takut penghasilan tidak cukup buat bangun infrastruktur," ujar Ahok. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Indobuildtech Expo Jakarta 2016 Resmi Dibuka
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Janji-janji Manis Wanita Emas untuk Jakarta
Redaktur : Tim Redaksi