jpnn.com - JAKARTA - Selain konsumsi, pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan investasi sebagai penggerak utama perekonomian. Target realisasi investasi pun dipatok Rp 519,5 triliun tahun ini. Sedangkan dalam RAPBN 2016, pemerintah memproyeksikan realisasi investasi Rp 594,8 triliun. Angka tersebut naik 14,5 persen jika dibandingkan dengan 2015.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, salah satu upaya untuk menggenjot investasi adalah memberikan sejumlah kemudahan kepada investor melalui deregulasi.
BACA JUGA: Asyik! Mitra10 Hujan Promo Dari Cashback hingga Diskon Gede
"Deregulasi aturan itu untuk meningkatkan kepercayaan investor," ujar Franky kemarin (25/9).
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani menambahkan, dari paket kebijakan I pada September yang terdiri atas 134 paket deregulasi, pihaknya mendapat jatah dua aturan.
BACA JUGA: Pelindo III Mulai Bangun Flyover Akses Interkoneksi Terminal Teluk Lamong
Yakni, Peraturan Kepala (Perka) BKPM No 3/2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Perka BKPM No 12/2013 tentang Perubahan atas Perka BKPM No 5/2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
BKPM memangkas perizinan dengan menggunakan metode hapus, gabung, sederhanakan, dan limpahkan (HGSL). "Ini untuk perizinan yang memerlukan proses lama, seperti perizinan lahan atau pertanahan, lingkungan, dan perizinan daerah," ujar Farah.
BACA JUGA: Warga Miskin di Desa Bertambah, Marwan Sarankan ‎BPS Survei Lagi
Lalu, deregulasi yang dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga lain sebanyak delapan. Di samping deregulasi, pihaknya juga melakukan debirokratisasi yang meliputi penyederhanaan izin untuk mengurangi persyaratan perizinan.
Penegakan hukum dan kepastian usaha tak luput dari kebijakan investasi. Hal itu dilakukan, antara lain, dengan memfasilitasi penyelesaian masalah, memberantas premanisme dan pungli, serta menerapkan sanksi tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menilai, paket kebijakan ekonomi pemerintah perlu berfokus pada hal yang paling krusial dalam deregulasi. Sebab, selama ini terlalu banyak yang harus dideregulasi.
Menurut dia, setidaknya ada empat sektor yang perlu mendapat perhatian besar untuk menggenjot perekonomian domestik. Yakni, sektor kemaritiman, hilirisasi, orientasi ekspor, serta industri substitusi impor.
"Pemerintah sebaiknya berfokus pada sektor-sektor itu. Sebab, sektor tersebut mampu mendorong perekonomian dalam waktu singkat. Jadi, pemerintah harus berfokus dulu pada empat sektor yang merupakan industri padat karya. Selain itu, dapat pula mendorong investor masuk ke Indonesia," tuturnya. (ken/c11/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Luar Biasa! Baba Rafi Tembus Belanda
Redaktur : Tim Redaksi