jpnn.com, JAKARTA - Tercatat 37 ribu warga DKI Jakarta yang tinggal di wilayah bantaran sungai tak memiliki akses ke toilet. Akibatnya, mereka masih buang air besar (BAB) di sembarang tempat.
Untuk mengatasi persolan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai tahun ini berencana mengembangkan sistem perpipaan untuk air limbah di 15 zona.
BACA JUGA: Penertiban di Bukit Duri Berlangsung Tanpa Penolakan Warga
"Target kita dengan mengembangkan sistem ini, 37 ribu orang Jakarta yang BAB sembarang itu tidak ada lagi dalam lima tahun ke depan," ujar Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Oswar Muadzin Mungkas, Rabu (12/7).
Dia melanjutkan, selama kurun waktu itu, 80 persen area di Jakarta ditargetkan telah dilayani sistem perpipaan untuk air limbah.
BACA JUGA: DKI Tak Alokasikan Dana untuk Relokasi Korban Penertiban
Sebagai tahap awal, Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan sistem komunal untuk sanitasi di wilayah aliran dan bantaran sungai.
"Sambil menunggu itu kami akan kembangkan sistem-sistem komunal. Nanti sistem komunal ini bisa menyambung ke perpipaan," jelasnya.
BACA JUGA: Ibu Kota RI Mau Dipindah dari DKI? Ini Respons Gubernur Djarot
Oswar menambahkan, ada dua sistem komunal yang bisa dikembangkan di Jakarta. Pertama toilet komunal, kedua septic tank komunal yang bisa digunakan untuk beberapa kepala keluarga.
"Warga yang sudah punya toilet tapi belum ada septic tank itu juga menjadi perhatian. Kami akan menyiapkan septic tank-nya," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berkunjung ke Monas, Djarot: Kebersihan Oke tapi...
Redaktur : Tim Redaksi