jpnn.com - JAKARTA - Ketua Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Hariyadi mengakui, pelaksanaan pilkada di 101 daerah menimbulkan terbelahnya pilihan masyarakat.
Bahkan di beberapa daerah, ada aparatur sipil negara (ASN) yang berselisih karena mendukung pasangan calon berbeda.
BACA JUGA: Hari Ibu, Relawan Anies-Sandi Pilih Berbagi Ilmu dengan Anak-Anak di Menteng Pulo
Perselisihan di antara ASN kata Hariyadi, terjadi karena petahana yang sebelumnya maju berpasangan, terbelah pada pilkada kali ini.
Apalagi ada yang memilih berpasangan dengan pejabat daerah atau mantan pejabat hingga setingkat sekretaris daerah, yang punya jaringan hingga ke birokrasi di tingkat terbawah.
BACA JUGA: Anies Baswedan Bicara Soal Isu Perempuan di Hari Ibu
"Kami bisa tahu dan bisa merasakan. Memang tidak mencuat, tapi ada di beberapa daerah, di antara ASN itu berantem. Perselisihan sampai pada pukul-pukulan kecil. Yang aman-aman saja saling olok, saling tahu siapa mendukung siapa," ucap Hariyadi di sela-sela rapat tim monitoring Pilkada yang digelar di Kemendagri, Kamis (22/12).
Menghadapi kondisi yang terjadi, tim monitoring kata Hariyadi, mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan. Antara lain, menyampaikan pada penjabat kepala daerah yang ada, agar kondisi yang terjadi segera dicermati.
BACA JUGA: Netizen Pengin Ahok Vs Anies di Putaran Kedua
Selain itu, tim monitoring kata Hariyadi, juga menyampaikan temuan di lapangan langsung kepada Mendagri Tjahjo Kumolo, mengingat tim berada di bawah Kemendagri.
"Karena tim monitoring itu langsung ke menteri, menteri yang menindaklanjuti itu. Jadi keterbelahan (ASN,red) cukup tinggi, apalagi kepala daerah pecah kongsi lalu melibatkan wakilnya (calon kepala daerah,red) dari ASN. Risikonya kalau ketahuan, kan bukan hanya ASN dipecat, tapi pencalonannya juga bisa dibatalkan," pungkas Hariyadi. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Khawatir Coblosan Pilkada Serentak Sepi, KPU Genjot Sosialisasi
Redaktur : Tim Redaksi