JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, menilai ada korelasi antara dukungan Golkar terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013, dengan tambahan anggaran bantuan untuk korban Lapindo. Terlebih lagi, dalam pasal di APBN Perubahan 2013 termuat tentang pengurangan subsidi yang didukung Golkar dan juga pasal tentang tambahan dana untuk korban Lapindo.
"Apakah ini dijadikan pra-kondisi bagi Golkar untuk berikan dukungan, kita bisa menyampaikan dugaan. Tapi korelasinya pasti ada," kata Hendrawan di DPR, Jakarta, Rabu (19/6).
Menurutnya, Golkar mendapat keuntungan dengan pengesahan APBN-P di Paripurna. "APBN-P beri tambahan dana untuk dampak lumpur Sidoarjo," ucapnya.
Hendrawan menerangkan, munculnya lumpur terjadi karena kelalaian pada saat mengebor. Karena itu, ganti ruginya tidak boleh hanya diserahkan kepada pemerintah. "Tentu kita tidak bisa menjadikan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah," terang dia.
Anggota Komisi VI DPR itu pun menduga pemerintah memberikan dana ke Lapindo karena tekanan-tekanan politik. Golkar, kata dia, merupakan partai besar dengan jaringan yang kuat.
"Itu sebabnya pemerintah abaikan partai yang lain, partai kecil seperti PKS. Kalau untuk Golkar terlalu berat biaya politiknya," ucap Hendrawan.
Karenanya guru besar ilmu ekonomi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga itu meyakini bahwa pemerintahan saat ini sangat memperhitungkan Golkar meski partai pimpinan Aburizal Bakrie itu datang sebagai pendukung terakhir. "Yang lain berkeringat, Golkar tidak berkeringat, dapat jatah yang lebih besar," ujarnya.
Hendrawan menambahkan, masyarakat yang keberatan dengan anggaran tambahan untuk korban Lapindo itu bisa menggugat UU APBN-P 2013 ke Mahkamah Konstitusi. "Bisa saja diajukan untuk uji materi," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Kaji Uji Materi UU APBN Perubahan Baru
Redaktur : Tim Redaksi