Yakin Banyak Menteri Rapor Merah

Kamis, 29 Juli 2010 – 17:55 WIB

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menjelaskan, tiga kementerian yang dinilai mengecawakan kinerjanya oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) layak direshuffleNamun, Presiden SBY harus memberikan waktu 1 tahun untuk mengevaluasi kembali kinerja para menterinya itu

BACA JUGA: Pemerintah akan OP Beras Premium

Tiga menteri pemilik rapor merah versi UKP4 tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

“Tidak pas kalau Presiden SBY melakukan reshuffle saat ini, karena mereka baru bekerja sebentar, belum satu tahun
Kalau sudah setahun, okelah dievaluasi dan saya yakin jumlahnya pasti akan lebih banyak mengantongi rapor merah,” kata Arbi Sanit, di Jakarta, Kamis, (29/7).

Menjawab pertanyaan soal objektifitas penilaian UKP4, Arbi mengatakan bahwa penilaian tersebut tidak mengada-ada karena menyangkut kredibilitas suatu institusi kementerian

BACA JUGA: Istri Din Syamsudin Dimakamkan di TPU Tanah Kusir

“UKP4 tidak sembarangan mengeluarkan penilaian, dan saya yakin Kuntoro Mangkusubroto dan kawan-kawan sangat transparan dalam melakukan penilaiannya,” kata dia.

Sebelumnya pengamat politik dan hukum HIJ’D Institute, Ichie Siregar mengungkap hasil polling HIJ'D terhadap 214 responden terkait rapor merah tiga menteri
"Hasilnya, 71,5 persen responden memilih para menteri yang medapat rapor merah layak untuk di-reshuffle," kata Ichie.

Dia katakan, polling dilakukan dengan menggunakan website www.hijdinstitute.com dari tanggal  10 hingga 21 Juli 2010, dengan mengajukan pertanyaan ke pengunjung website, "Terhadap kinerja menteri-menteri yang mengecewakan, apa yang sepatutnya dilakukan oleh Presiden?".

"Dari 214 responden 71,5 persen menyatakan menteri yang memperoleh rapor merah layak diganti

BACA JUGA: RUU Perumahan Untungkan MBR

Lalu 19,2 persen responden memilih agar presiden patut memberikan punishment, dan 6,5 persen responden memilih opsi agar presiden memberikan toleransiSisanya 2,8 persen responden menyatakan agar presiden membiarkan saja para menteri yang kinerjanya mengecewakan tersebut," ungkap Ichie(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... H-10 Lebaran Jalur Mudik Beres


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler