jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Rusli Effendi menyatakan bahwa Presiden RI Terpilih Joko Widodo (Jokowi) punya wewenang besar di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mengusungnya di pemilu. Menurut Rusli, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu menjadi penentu pembentukan kabinet mendatang, termasuk menerima atau menolak partai yang sebelumnya berseberangan.
"Kalau ada perkembangan baru, pihak sebelah (pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno, red) mau bergabung, tentu adalah kewenangan Pak Jokowi," kata Rusli di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).
BACA JUGA: Soal Jatah Menteri, Baidowi: Pak Jokowi Bilang PPP Layak Minta Sembilan
PPP, kata Rusli, siap bekerja sama dengan partai mana pun di dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi. Karena itu PPP tidak akan memusingkan partai yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto.
"PPP siap dengan siapa pun. Namun, kami yakin Pak Jokowi bijak atas hal-hal begitu," ujarnya.
BACA JUGA: PPP Gelar Mukernas Pekan Ini, Kubu Djan Faridz Diundang
Sementara Wasekjen PPP Achmad Baidowi mengharapkan bergabungnya partai pendukung Prabowo ke koalisi pemerintahan Jokowi tidak memunculkan asumsi negatif. Sebab, tidak tertutup kemungkinan muncul narasi kursi menteri berkurang seiring masuknya partai kubu Prabowo ke koalisi Jokowi.
"Pendekatannya tidak melulu mengurangi kursi koalisi. Jangan pertanyaannya dibalik. Ada partai oposisi yang bergabung, ternyata alokasi kursinya bertambah di luar koalisi," ujar Baidowi.(mg10/jpnn)
BACA JUGA: Ini Penjelasan Istana soal Beredarnya Isu Susunan Kabinet Jokowi - Maruf
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Kriteria Calon Menteri yang Kemungkinan Disodorkan Prabowo ke Jokowi
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan