jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua, Yan Permenas Mandenas meminta pemerintah termasuk Pemda Papua untuk mengizinkan agar transportasi baik darat, laut dan udara kembali beroperasi di Papua dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.
“Kami berharap semua moda transportasi baik darat, laut dan udara kembali diizinkan beroperasi di Papua,” ujar Yan Mandenas di Jakarta, Rabu (3/6/2020).
BACA JUGA: Corona: Yan Mandenas Minta Semua Pihak Memperhatikan Mahasiswa Papua
Menurut Yan, pembatasan dari aspek transportasi laut, darat dan udara sangat mengganggu kepulangan warga Papua yang ada di Jakarta kembali ke Papua atau sebaliknya yang ada di Papua menuju ke Jawa. Termasuk warga yang ada di daerah Papua juga terganggu.
“Kalau kondisi ini terus seperti sekarang, lama-lama juga mengalami depresi karena dalam jangka waktu hampir tiga bulan berada di Jayapura tidak bisa pulang ke wilayah asalnya. Kemudian ada sebagian yang tertahan di Jakarta dan Makassar sehingga tidak dapat kembali ke Papua,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.
BACA JUGA: Bagikan Sembako, Yan Mandenas Bangkitkan Semangat Mahasiswa Papua di Bandung
Menurut Yan, berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat, misalnya di wilayah Biak, Serui dan Waropen terdapat kurang lebih 303.000 lebih warga yang mau pulang menggunakan transportasi udara dan laut tertahan sejak bulan Maret sampai Juni.
Oleh karena itu, politikus Partai Gerindra ini meminta Pemda Papua harus mempersiapkan diri menghadapi kebijakan pemerintah pusat dalam rangka menerapkan new normal. Artinya, perlu mengizinkan transportasi laut dan udara berjalan reguler seperti biasa dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah.
BACA JUGA: Timwas DPR RI Minta BPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Corona
Lebih lanjut, Yan berharap pemulihan ekonomi, aktivitas sosial dan lain sebagainya kembali berjalan tahun ini sehingga tidak perlu menunggu sampai tahun depan.
Yan juga kembali mengingatkan perintah melakukan sosialisasi terkait rencana pelaksanaan penerapan new normal. Selain itu, dia meminta pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan imbauan pemerintah pusat terkait penerapan new normal.
“Jadi, pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus meningkatkan sosialisasi di internal lembaga pemerintahan, Kementerian, swasta, BUMN dan lain-lain termasuk sampai kepada struktur pemerintah tingkat paling bawah yakni RT dan RW dan Kelurahan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa aktivitas di era new normal tetap menaati protokol kesehatan,” tegas Yan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich