jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Papua Yan Mandenas mengecam kasus penembakan kepada warga sipil di Papua.
Menurut Ya, kasus terakhir terjadi di Kampung Mamba, Intan Jaya pada 9 November 2021. Seorang ibu menjadi korban dengan dua tembakan dengan sasaran pelipis dan pinggang hingga tembus ke perut.
BACA JUGA: Target Memenangi Pemilu 2024, Begini Seruan AHY Kepada Kader Demokrat di Papua Barat
Berdasarkan informasi dari salah seorang saksi yang dilansir salah satu media online menyebutkan ada dugaan pelaku penembakan ini adalah oknum TNI.
“Jika benar penembakan itu dilakukan oknum TNI, maka ini menjadi bukti dari belum profesionalnya TNI dalam menangani persoalan keamanan di Papua,” tegas Yan Mandenas dalam siaran pers pada Kamis (11/11/2021).
BACA JUGA: Pelaku Penembakan 3 Satpam PT PKM Menyerahkan Diri
Yan menilai kasus penembakan kepada warga sipil bukan kali pertama terjadi.
“Banyak warga sipil Papua menjadi korban. Masih tersimpan dalam ingatan kasus Pendeta Yeremia, Janius Bagau, dan anak-anak remaja Papua yang juga meninggal karena ditembak oknum TNI,” ujar Jan.
BACA JUGA: 1 Terduga Pelaku Penembakan Pos Polisi Ditangkap, Ini Perannya
Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sepanjang Januari hingga Desember 2020 terjadi 63 peristiwa kekerasan militer (TNI/Polri) yang mengakibatkan 304 warga sipil di Provinsi Papua maupun Papua Barat menjadi korban.
Dua aparat Polri terlibat dalam kasus kekerasan paling banyak dengan 33 kasus, sedangkan aparat TNI terlibat dalam kasus kekerasan sebanyak 22 kasus. Aparat gabungan TNI-Polri terlibat dalam 8 kasus.
Yan mempertanyakan peran negara dan TNI dalam melindungi rakyat. Kejadian penembakan ini tentu menggambarkan luputnya hal tersebut. Semboyan ‘Kesatria Pelindung Rakyat’ yang menjadi nilai dalam tubuh TNI tampaknya kontradiktif dengan praktik-praktik yang terjadi di lapangan.
“Seharusnya dari konflik Papua yang sudah berlangsung lama ini, banyak hal yang sebenarnya bisa kita petik. Salah satunya adalah mengenai pendekatan dan respons negara terhadap penanganan konflik di Papua,” kata Yan.
Menurut Yan, pendekatan militeristik yang dipilih sepertinya masih jauh dari kata berhasil, karena perlawanan pun nyatanya tetap ada bahkan terus berkembang.
“Yang sangat disayangkan dan seharusnya tidak terjadi, justru makin menambah korban jiwa warga sipil yang padahal tidak terlibat konflik,” ujarnya.
Yan mengingatkan pemerintah dan TNI harus segera melakukan evaluasi kinerja dan pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan di Papua.
Politikus Partai Gerindra mendorong pemerintah dan pihak terkait mengubah pendekatan menjadi lebih humanis, yang lebih mengedepankan aspek-aspek berlandaskan kemanusiaan dan kemartabatan.
“Mendesak untuk pihak-pihak terkait segera mengambil langkah dan mengubah pendekatan untuk menghentikan kasus serupa terjadi supaya tidak ada lagi warga sipil Papua yang menjadi korban dan meninggal secara sia-sia,” kata dia.
Selain itu, internal TNI juga harus menindak dan memberi sanksi tegas oknum pelaku penembakan tersebut. Negara harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan.
“Indonesia ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, siapa pun yang melanggar hukum harus ditindak. Jangan pandang bulu karena semua sama di depan hukum,” tegas Yan.
Dalam kasus konflik Papua ini, menurut Yan, penegakan hukum tidak hanya berlaku bagi mereka yang dianggap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), melainkan juga aparat TNI-Polri yang terbukti bersalah.
Yan mendorong melakukan pendekatan humanis yang mengedepan dialog antarpihak yang berkonflik.
“Ini bisa menjadi alternatif penyelesaian konflik Papua. Dialog damai, baginya, merupakan pintu masuk atau strategi penyelesaian dari siklus konflik yang terjadi Papua,” ujar Yan.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich