jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie menilai, usulan agar Presiden Indonesia ke-2 Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional, patut dihargai. Usul itu tadinya berasal dari Partai Golkar.
Namun, untuk mendapat gelar itu butuh proses. Ada sejumlah proses yang harus dilalui. Menurut Jimly, harus diawali kajian terlebih dulu dari Kementerian Sosial. Kemudian usulan dibahas Dewan Gelar.
" Banyak aspek yang perlu dibicarakan, termasuk menyangkut waktu. Mengenai Pak Harto, Gus Dur, itu dua kali dibahas periode lalu. Kesimpulannya, timingnya belum tepat," ujar Jimly saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Masa Bakti 2016-2021, Jumat (20/5) malam.
Karena itu, Jimly berharap sejumlah pihak bersabar menunggu. Saat ditanya kelayakan almarhum Soeharto menjadi pahlawan nasional, Jimly enggan menjawabnya. Mantan Ketua MK itu mengaku terikat kode etik untuk tidak menjawabnya.
"Ditanyakan saja para ahli, pakar di bidang masing-masing. Tapi menurut saya, Indonesia tergolong negara yang pahlawannya paling banyak. Harusnya lebih ketat. Jangan terlalu banyak pahlawannya. Nanti masing-masing daerah ngusulin. Masing-masing daerah diberi kesempatan sama," ujar Jimly.(gir/jpnn )
BACA JUGA: Mahasiswa Lebih Pantas Jadi Pahlawan Dibanding Soeharto
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima: Jangan Mengadu Domba TNI dan Polri
Redaktur : Tim Redaksi