JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta mengkritisi utang luar negeri Indonesia yang terus membengkak. Menurutnya, peningkatan utang Indonesia akan membebani rakyat dan pemerintahan yang akan datang.
"Penambahan ini akan mewariskan beban kepada rakyat dan pemerintahan pada masa yang akan datang dengan harus membayar cicilan dan bunga," ujar Arif saat dihubungi, Minggu (7/7).
Politikus PDIP itu menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 juga dibiayai oleh hutang. "Sesungguhnya 22,6 persen dari APBNP 2013 kita sudah dibiayai oleh utang," ucapnya.
Arif mengatakan jika melihat tren selama ini, peningkatan utang dan belanja tidak diikuti dengan membaiknya produktivitas kualitas pertumbuhan pembangunan. Harga bahan makanan kata dia, bergejolak tidak dapat dikendalikan.
Dia menambahkan, pemerataan pembangunan tidak terjadi. Selain itu, indeks pembangunan manusia Indonesia masih di bawah rata-rata dunia dan tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand di kawasan ASEAN.
Karena itu sudah saatnya pemerintah membangun sebuah kesadaran total. Sehingga dapat melakukan koreksi dan menstrukturisasi pengelolaan utang, kebijakan fiskal dan pembangunan nasional secara holistik serta meluruskannya agar sesuai dengan amanat konstitusi.
"APBN adalah instrumen untuk mengantarkan rakyat lebih makmur, sejahtera dan bahagia. Bukan sebaliknya," ucap Arif.
Utang Indonesia terus meningkat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Hingga April 2013 mencapai Rp 2.023,72 triliun. Jumlah ini bertambah Rp 48 triliun dibandingkan posisi akhir 2012 yaitu Rp 1.975,42 triliun. Koalisi Anti Utang (KAU) mempertanyakan hal itu. Mengingat, utang itu mengakibatkan anggaran negara terus tersedot.
"Pemerintahan SBY justru telah meningkatkan jumlah utang secara siginifikan. Utang pemerintah ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi beban yang besar dalam anggaran negara tapi juga telah meningkatkan dominasi modal asing dalam kegiatan ekonomi nasional," ujar Ketua KAU, Dani Setiawan. (gil/jpnn)
"Penambahan ini akan mewariskan beban kepada rakyat dan pemerintahan pada masa yang akan datang dengan harus membayar cicilan dan bunga," ujar Arif saat dihubungi, Minggu (7/7).
Politikus PDIP itu menambahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 juga dibiayai oleh hutang. "Sesungguhnya 22,6 persen dari APBNP 2013 kita sudah dibiayai oleh utang," ucapnya.
Arif mengatakan jika melihat tren selama ini, peningkatan utang dan belanja tidak diikuti dengan membaiknya produktivitas kualitas pertumbuhan pembangunan. Harga bahan makanan kata dia, bergejolak tidak dapat dikendalikan.
Dia menambahkan, pemerataan pembangunan tidak terjadi. Selain itu, indeks pembangunan manusia Indonesia masih di bawah rata-rata dunia dan tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Thailand di kawasan ASEAN.
Karena itu sudah saatnya pemerintah membangun sebuah kesadaran total. Sehingga dapat melakukan koreksi dan menstrukturisasi pengelolaan utang, kebijakan fiskal dan pembangunan nasional secara holistik serta meluruskannya agar sesuai dengan amanat konstitusi.
"APBN adalah instrumen untuk mengantarkan rakyat lebih makmur, sejahtera dan bahagia. Bukan sebaliknya," ucap Arif.
Utang Indonesia terus meningkat di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Hingga April 2013 mencapai Rp 2.023,72 triliun. Jumlah ini bertambah Rp 48 triliun dibandingkan posisi akhir 2012 yaitu Rp 1.975,42 triliun. Koalisi Anti Utang (KAU) mempertanyakan hal itu. Mengingat, utang itu mengakibatkan anggaran negara terus tersedot.
"Pemerintahan SBY justru telah meningkatkan jumlah utang secara siginifikan. Utang pemerintah ini tidak hanya menimbulkan konsekuensi beban yang besar dalam anggaran negara tapi juga telah meningkatkan dominasi modal asing dalam kegiatan ekonomi nasional," ujar Ketua KAU, Dani Setiawan. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Garap Kalangan Muda dengan Olahraga
Redaktur : Tim Redaksi