Yani: Salahkan Bawahan, Mental Tidak Bertanggung Jawab

Kamis, 19 Januari 2012 – 11:40 WIB
JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani menegaskan, tidak mungkin Sekjen DPR Nining Indra Saleh, berani bertindak sendiri dalam proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) yang menelan dana Rp20,3 miliar. Yani meyakini bahwa apa yang dilakukan Nining pasti sudah sepengetahuan Pimpinan DPR.

Karena itu, Yani meminta agar Pimpinan DPR  tidak selalu menyalahkan bawahannya ketika ada suatu permasalahan. "Jangan selalu setiap kesalahan itu dilimpahkan kepada bawahan,  staf, Sekjen. Tidak mungkin perusahaan besar itu tanpa sepengetahuan pimpinan. Kalau mereka tidak tahu itu kesalahan mereka. Periksa dong," kata Yani kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (19/1).

Dikatakan Yani, jika setiap ada persoalan selalu menyalahkan bawahan maka cara-cara seperti itu menunjukkan mental pemimpin yang tidak baik. "Itu mental pimpinan yang tidak bertanggungjawab, selalu melimpahkan kesalahan," tegas Anggota Komisi III DPR itu.

"Dan memang selama ini pimpinan selalu melimpahkan kesalahan kepada bawahan," tegasnya. Dia sangat yakin, Nining berani menjalankan proyek senilai Rp20,3 miliar itu sendiri.

Kendati demikian, Yani juga mengusulkan proyek-proyek DPR diaudit. Misalnya soal dana pembangunan lahan parkir, kalender, pewangi ruangan. "(Kalender dan pewangi) kami tidak pernah butuh. Begitu juga soal toilet, katanya sudah memerbaiki toilet, tapi sampai sekarang masih rusak," tegasnya.

Yani juga menyebut anggaran untuk makanan Rusa yang dipelihara di DPR tak perlu. "Memang kita ini kebun binatang? Kembalikan saja rusa itu ke kebun binatang," katanya.

Dia menyesalkan, ketika untuk dana-dana yang tidak begitu penting mudah saja dikeluarkan. Namun,  jika untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan dananya sulit dikeluarkan. "Misalnya kita minta supporting sistem untuk staf ahli, tidak pernah ada itu," tegasnya.

Begitu juga dengan perpustakaan yang sudah tidak representatif, tidak pernah diperhatikan. "Kita butuh perpustakaan bagus, di mana isinya lengkap, termasuk segala jenis Undang-undang dari zaman VOC, sehingga bisa menjadi rujukan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Tapi, sekarang tidak pernah diperhatikan," ungkapnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Baleg Iri, Setjen Dahulukan Renovasi Ruang Banggar

Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler