Yani Sarankan SBY Kembalikan Denny Sesuai Habitat

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengembalikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke habitatnya sebagai aktivis di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebab, Yani menganggap cara pikir Denny sebagai pejabat tinggi tak ubahnya pegiat LSM.

"Menurut saya, Denny itu jangan dipecat dari jabatannya. Yang terbaik, Presiden SBY mengembalikannya ke habitat awalnya yakni di lembaga swadaya masyarakat. Sesuai pikirannya yang selalu di jalanan," kata Yani dalam diskusi bertema "Kisruh Lapas Tanjung Gusta, Siapa Bertanggungjawab?" di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (18/7).

Yani mengatakan, keputusan Presiden SBY menugaskan Denny di Kemenkumham ternyata tidak tepat. Sebab, Denny ternyata tak paham dengan persoalan di Lembaga Pemasyarakatan.

Demikian juga tentang memberlakukan moratorium remisi bagi napi korupsi yang digagas Denny, lanjut Yani, ternyata juga mendatangkan masalah baru di Kemenkumham.  "Mestinya tidak boleh ada moratorium di Kemenkumham karena memaksa Kepala Lapas menggunakan tenaga pendamping (Tamping) yang diambil dari narapidana. Ini rawan penyimpangan," tegasnya.

Karenanya politikus PPP itu mengingatkan Kemenkumham agar insiden Lapas Tanjung Gusta tidak menyulut napi-napi di lapas lainnya bertindak serupa. Terlebih, sebentar lagi ada momentum Idul Fitri dan perayaan Kemerdekaan RI.

"Akan ada Idul fitri dan HUT RI 17 Agustus yang biasanya para napi diberi kado remisi. Tapi karena PP 99 tahun 2012, remisi itu menjadi batal," imbuh Yani.

Masih terkait persoalan lapas, dalam kesempatan itu Yani justru menuding Kementerian Keuangan mengganjal anggaran Rp 1 triliun untuk rehabilitasi Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan di bawah Kemenkumham. Sebab, DPR sudah mengeluarkan persetujuan anggaran untuk rehabilitasi lapas.

Sayangnya, persetujuan DPR itu  ternyata tidak efektif. Menurut Yani, Menteri Keuangan justru memindahkan anggarannya ke APBNP 2013. "Akhirnya rencana rehab Lapas dan Rutan secara nasional itu kandas di Kemenkeu. Padahal dana Rp1 triliun itu sudah perintah langsung dari Pak SBY," katanya.(fas/jpnn)