jpnn.com - JAKARTA - Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai program jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang saat ini tengah dibangun di kawasan Jalan Jenderal sudirman dan MH Thamrin di DKI Jakarta masih sebatas coba-coba. Menurutnya, korelasi ERP terhadap pengurangan penggunaan kendaraan pribadi masih dipertanyakan.
"ERP itu kan masih coba-coba dan terlihat ada kepentingan proyek. Korelasinya terhadap pengurangan penggunan kendaraan pribadi, masih dipertanyakan," kata Tulus, Senin (4/8).
BACA JUGA: Anggap DPRD DKI Punya Alasan Kuat Tambah Jumlah Pimpinan
Demikian juga halnya dengan kebijakan Pemprov DKI menaikkan pajak progresif untuk kendaraan bermotor. Menurut Tulus, kebijakan itu hanya untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Namun, lanjutnya, dampak pajak progresif terhadap pengurangan pertumbuhan kendaraan baru dan kemacetan lalu lintas diyakini tidak akan terlihat.
"Pajak progresif itu untuk menaikkan PAD bukan untuk menekan penggunaan kendaraan motor pribadi atau mengatasi kemacetan. Kebijakan untuk menekan laju penggunaan kendaraan pribadi akan efektif kalau dijalankan secara paralel dan konsisten," tegasnya.
BACA JUGA: Ahok Siap Lawan Oknum TNI Pelindung PKL Liar di Monas
Lebih lanjut Tulus mengatakan, orang akan tetap membeli mobil meski pajaknya dinaikkan. "Lebih parahnya lagi, pembelian mobil akan lebih tinggi di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, namun menggunakannya di DKI Jakarta," ulasnya.
Karenanya YLKI menyarankan, semestinya pajak progresif dikompensasikan langsung untuk perbaikan angkutan umum. Dengan demikian, masyarakat bersedia menggunakan angkutan umum yang aman dan nyaman.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi-Ahok Halal Bihalal dengan PNS DKI
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Pertama Kerja, Arus Lalin Lancar
Redaktur : Tim Redaksi