jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan pentingnya pendekatan persuasif dalam menangani berbagai peristiwa kekerasan di Papua.
Sepanjang awal 2023, aksi-aksi kekerasan di Papua terus terjadi. Beberapa waktu lalu dugaan penculikan anak, mengakibatkan 12 orang meninggal dunia, 18 orang dari aparat keamanan, dan 32 orang warga sipil terluka.
BACA JUGA: Geruduk Gedung Kejagung, Massa Minta Kejaksaan di Papua Bekerja dengan Profesional
Menurut Yorrys, selain tindak lanjut proses hukum yang maksimal dan tanpa pandang bulu, pendekatan persuasif dipandang mampu menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya terjadi dan memicu berbagai persitiwa selama ini.
Berbagai laporan dan kajian yang mengemuka terkait kejadian di Wamena dan Nduga menunjukkan adanya persoalan yang mengakar selama ini tentang pengelolaan isu-isu kesejahteraan dan hubungan sosial-kemasyarakatan.
BACA JUGA: Cerdaskan Anak-Anak Papua, Satgas Yonif R 514 Kostrad Bagikan Ratusan Seragam Sekolah
Relasi konstruktif antara masyarakat asli Papua dan masyarakat pendatang belum terjalin dengan baik, hingga menimbulkan kecemburuan sosial.
“Masyarakat yang majemuk dan plural dengan kondisi sosial, politik, dan keamanan di Papua yang cenderung tidak stabil, seringkali memicu kejadian-kejadian destruktif," kata Yorrys di Jakarta, Rabu (9/3).
BACA JUGA: PMI Hadirkan Fotografer Profesional Untuk Melatih Anak Muda Papua
Dia menjekaskan akar masalah penyebab kekerasan di Wamena dan Nduga merupakan fokus utama.
Hal itu ditujukan agar kejadian serupa tidak berulang serta mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan.
Aparat keamanan harus menjadi bagian dari penciptaan rasa aman tersebut.
Bukan sebaliknya, menjadi pihak yang justru menghadirkan rasa takut akibat repons yang berlebihan.
“Tatanan kehidupan yang aman dan damai di Papua hanya dapat tercipta dengan dukungan semua pihak, termasuk aparat keamanan yang memang bertugas menciptakan rasa aman," tegas pria yang juga Ketua MPR for Papua.
Pemerintah daerah juga perlu memerinci lebih jauh jumlah kerugian yang diakibatkan peristiwa tersebut.
Termasuk mempertimbangkan untuk memfasilitasi pergantian kerugian yang dialami oleh masyarakat yang terdampak.
Dengan demikian, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah melalui aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung mereka.
Hal yang sama juga perlu dilakukan dalam upaya penanganan serta penyelamatan pilot Susi Air.
Apalagi, sebagai warga negara Selandia Baru, penanganan aparat keamanan terhadap Philip telah menjadi sorotan internasional.
Oleh karena itu, tindakan reaktif dan berlebihan aparat keamanan hanya akan menambah persepsi buruk di mata internasional.
“Jangan sampai tujuan untuk “membasmi” kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya justru berdampak kontraproduktif dengan mengorbankan warga sipil," ujar Yorrys.
Ketua Komite II DPD RI itu berharap aparat keamanan menindak tegas segala bentuk aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB.
Meski demikian, Yorrys meminta aparat keamanan melakukan penanganan yang terukur dan sistematis.
Selain itu, menciptakan solusi komprehensif bagi persoalan kekerasan di Papua.
“Kami berharap kekerasan demi kekerasan di Papua dapat diselesaikan dengan solusi-solusi yang komprehensif. Bukan sekedar reaksi-reaksi parsial yang justru tidak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya”, tutup Yorrys. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PMI Gali Bakat Menyanyi Anak Papua Melalui Audisi Soundphoria Kids
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian