jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil Papua Yorrys Raweyai menilai lembaga Dewan Perwakilan Daerah telah rusak akibat gaya kepemimpinan sebelumnya.
Dia menyampaikan hal itu menanggapi momen Paripurna DPD RI yang digelar pada Jumat (12/7) yang lalu, diwarnai kericuhan antarsesama senator.
Dia menganggap kericuhan itu merupakan dinamika yang tidak terelakkan akibat gaya kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Nono Sampono selama ini.
“Ini adalah respons mayoritas anggota DPD yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak,” kata Yorrys dalam keterangannya, Senin (15/7).
BACA JUGA: PSU DPD RI di Sumbar, Emma Yohanna Sebut Partisipasi Pemilih Rendah
Ketua Komite II DPD ini menambahkan sejak awal seluruh anggota DPD menaruh harapan besar pada pimpinan untuk membawa perubahan bagi kelembagaan ke arah yang lebih baik. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan tak kunjung terwujud. Sebaliknya, DPD dikelola dengan persepsi sendiri, tertutup, dan intimidatif.
“Pak La Nyalla dan Pak Nono telah memosisikan lembaga DPD seperti milik sendiri, di mana suara dan aspirasi kritis dan berbeda dari para anggota cenderung diabaikan,” tutur Yorrys.
BACA JUGA: PSU DPD Sumbar, Rahmat Bagja: Aman dan Masih Terkendali
Menurut Yorrys, puncak dari keresahan para anggota DPD itulah yang ditumpahkan pada Paripurna DPD kemarin. Tata tertib versi perubahan yang hendak disahkan di paripurna, tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib.
“Tata Tertib itu dibuat untuk mengatur dan mengelola kinerja DPD agar lebih maksimal dalam memberi dampak bagi rakyat. Karena itu, Tata Tertib harus dipahami dan disepakati bersama, termasuk setiap urgensi perubahan yang hendak ditawarkan,” terang Yorrys.
Lebih lanjut, Ketua MPR for Papua ini menganggap LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Nono Sampono telah gagal menahkodai DPD. Perubahan Tata Tertib yang hendak disahkan lebih mengakomodasi kepentingan pribadi dan kelompok.
Apalagi, diketahui keduanya telah mendeklarasikan diri sebagai calon pimpinan DPD periode depan.
“Bisa dibayangkan, betapa rusaknya lembaga DPD masa depan jika gaya kepemimpinan Pak La Nyalla dan Pak Nono dilanjutkan,” pungkas Yorrys. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sultan Usulkan Anggota DPD RI Diberikan Hak Mencalonkan Diri Dalam Pilkada
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga