jpnn.com - JAKARTA--Masih terkatung-katungnya nasib honorer kategori dua (K2) mulai menimbulkan kecurigaan di kalangan honorer.
Mereka merasa, ada rekayasa pemerintah untuk sengaja memperlambat pembahasan honorer K2 hingga batas waktu penyelesaian sampai akhir 2014 ini berakhir.
BACA JUGA: Belum 100 Hari, Tingkat Kepuasan Publik ke Jokowi di Bawah 50 Persen
"Kalau pemerintah pusat juga tidak tahu kebijakan yang akan diambil menyangkut honorer K2, ini pasti ada unsur rekayasa. Jangan-jangan memang disengaja biar PP 56 Tahun 2012 sebagai payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS berakhir," kata Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi kepada JPNN, Jumat (21/11).
FHI juga menyesalkan sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnadi yang tidak peduli dengan nasib honorer K2. Ini dibuktikan dengan ketidaktahuan politisi Hanura tersebut tentang urgensinya masalah honorer K2.
BACA JUGA: Politikus Demokrat Sebut KIP Jokowi Berpotensi Langgar UU
"Itu MenPAN-RB-nya mungkin belum tahu tentang honorer K2," ketusnya.
Harusnyan, lanjut Hasbi, MenPAN-RB tinggal melanjutkan kebijakan menteri sebelumnya. Bukan malah membuat kebijakan yang bertentangan dan merugikan honorer.
BACA JUGA: Wow, Warga Indonesia Punya KTP Malaysia
"Kami lihat MenPAN-RB hanya menggembar-gemborkan penataan struktur organisasi. Padahal itu sebenarnya sudah jalan lewat program reformasi birokrasi. Honorer ini tinggal sebulan lagi waktunya, tolong Presiden dan MenPAN-RB fokus dulu ke honorer," tegasnya.
Meski kebijakan pemerintah masih kabur, Hasbi menambahkan, honorer K2 lewat FHI akan terus berjuang untuk mendapatkan peningkatan status.
"Kami tidak akan pernah menyerah. Kalau pemerintah masih saja tidak jelas, FHI dari seluruh pelosok Indonesia siap melakukan aksi turun ke jalan agar Presiden dan MenPAN-RB tahu, honorer K2 itu punya massa juga," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKB Anggap Kritikan Justru Dorong Jaksa Agung Bekerja Keras
Redaktur : Tim Redaksi