jpnn.com - CILEGON - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengunjungi sejumlah unit pelayanan publik di Kota Cilegon, Banten.
Yuddy mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkot Cilegon terutama dalam pelayanan publik, sebagai salah satu implementasi reformasi birokrasi.
BACA JUGA: AirAsia QZ8501 Hilang, Tony Fernandes: Ini Mimpi Paling Ngeri
Dikatakannya, setidaknya ada sejumlah objek yang ingin diubah dalam reformasi birokrasi ini. Pertama, bagaimana mengubah mindset aparatur negara dari yang tadinya bersikap sebagai priyayi kini harus melayani.
Kedua, reformasi struktur agar proses pelayanan publik dapat dilakukan sebaik-baiknya. Dia berharap seluruh instansi memberikan pelayanan terpadu, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat terlayani sebaik-baiknya.
BACA JUGA: AirNav: Awan Kumulonimbus Bukan Penyedot Pesawat
“Ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah rakyatnya," kata Menteri Yuddy dalam siaran persnya, Senin (29/12).
Kepada aparatur sipil Negara (ASN), dia berpesan agar jangan terlalu banyak di kantor, tetapi harus sering turun ke lapangan sehingga bisa melihat masalah dan bisa diselesaikan. Selain itu, penggunaan AC di kantor juga bakal berkurang.
BACA JUGA: Puan: Pemerintah Kerja Keras Cari AirAsia QZ8501
Diingatkan, seluruh belanja pegawai termasuk baju dan mobil dinas dibiayai dari uang rakyat, maka sudah sepantasnya jika rakyat mendapatkan timbal balik yang setimpal. "Yang harus kita layani adalah rakyat. Seluruh ASN yang dibiayai oleh uang rakyat wajib melayani rakyat sebaik-baiknya," sergahnya.
Dalam kunjungannya yang didampingi Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, Yuddy mencanangkan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) se-Kota Cilegon. PATEN mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan simpul pelayanan bagi BPTPM Kota Cilegon, imbuh.
Selain itu, MenPAN-RB juga mengunjungi tempat pelayanan pajak Kecamatan Citangkil yang masuk dalam TOP 33: Inovasi Pelayanan Pajak Daerah, serta mengunjungi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon.
Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariadi, mengungkapkan pihaknya sudah melakukan optimalisasi dan efisiensi birokrasi. Di antaranya terkait dengan tingkatan jabatan di Pemkot Cilegon hingga tingkat kesenjangan aparatur di daerah dengan DPRD dapat ditekan. Selain itu, belanja pegawai hanya 43 persen, dan selebihnya untuk belanja publik.
"Di Kota Cilegon kami sudah memberikan pendidikan gratis. Kami juga memberikan tunjangan daerah kepada guru, serta honor untuk guru swasta dan guru ngaji,” terangnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiap 10 Menit 50 Detik Terjadi Satu Kejahatan
Redaktur : Tim Redaksi