jpnn.com - JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kembali menegaskan agar PNS, TNI/Polri jangan coba-coba menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran.
Itu sebabnya seluruh pimpinan instansi diminta untuk mengaudit jumlah kendaraan dinas yang dipakai operasional kantor, setelah itu disegel.
BACA JUGA: SBY Menunggu Penjelasan KPK Dulu Baru Ambil Sikap
"Tanggal 1 hari terakhir masuk kantor. Karena itu mulai 30 Juni, seluruh instansi sudah menghitung jumlah kendaraan dinas. Setelah itu 1 Juli langsung dikandangkan dan disegel agar tidak dipakai oleh PNS mana pun," tegas Menteri Yuddy dalam konpres di kantornya, Rabu (29/6).
Dengan menghitung jumlah kendaraan operasional, lanjutnya, akan mudah melakukan pengawasan. Misalnya kendaraan operasional ada 50, mulai 1 Juli sampai 10 Juli harus tetap di kantor. Kendaraan dinas baru bisa menggunakan mobil dinasnya pada 11 Juli.
BACA JUGA: Sebegini Harta Politikus Demokrat Tangkapan KPK Itu
"Kalau misalnya ada kendaraan yang berkurang, harus diusut siapa pejabat yang memberikan izin penggunaan mobil dinas tersebut. Yang berani keluarkan izin harus diberikan sanksi tegas," ujarnya.
Yuddy menambahkan, dia tidak main-main dengan hal ini. Karena mobil dinas hanya diperuntukkan bagi kegiatan operasional kantor.
BACA JUGA: Ini Kerugian Besar, Juga Peristiwa Aib bagi Bali
Hanya kendaraan dinas yang melekat di jabatan yang bisa digunakan untuk mudik. Semisal pejabat menteri, wakil menteri, pejabat eselon satu dan dua, sebagian pejabat eselon tiga. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kok Habis Ketawa-ketawa dengan Pimpinan KPK Ditangkap?
Redaktur : Tim Redaksi