jpnn.com - JAKARTA--Berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sudah sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.
Bahkan sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW), merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang mendapat pengakuan internasional.
BACA JUGA: Sukses Kembangkan BUMDes, Pagedangan jadi Contoh Manfaatkan Dana Desa
Penilaian ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi berdasar hasil kunjungan kerjanya ke Balai Kota Surabaya, Kamis (8/1).
Yuddy mengatakan, SSW termasuk satu di antara lima produk inovasi asal Indonesia yang dipamerkan dalam pameran Public Service Excellencedi Busan, Korea Selatan baru-baru ini.
BACA JUGA: Desa Dapat Dana dari Sumber, Para Kades DIY Diminta Hati-hati
“Jadi SSW ini sebenarnya sudah bertaraf dunia. Sekarang program ini menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain,” kata Yuddy dalam keterangan persnya, Jumat (9/1).
Dijelaskan Yuddy, implementasi reformasi birokrasi di Kota Surabaya ditempuh beberapa hal. Di antaranya, perampingan struktur kepegawaian, yakni merger sejumlah sekolah dan kantor kelurahan.
BACA JUGA: Calon Kapolri Diduga Punya Rekening Gendut, Istana No Comment
Dengan demikian, beberapa pos yang sebelumnya dijalankan lebih dari satu orang, kini hanya membutuhkan seorang pegawai saja. Untuk kantor kelurahan, sebelum merger jumlahnya mencapai 163 kantor. Pascamerger, hanya tinggal 154 kelurahan.
"Kebijakan merger sekolah dan kelurahan ini, selain memberikan efisiensi signifikan, juga bentuk optimalisasi kinerja aparatur sipil negara. Pemkot Surabaya juga dapat berhemat 154 jabatan eselon IV. Kebijakan tersebut berjalan cukup lancar karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya," tuturnya.
Di samping penggabungan instansi, salah satu cara pemkot menerapkan reformasi birokrasi yakni dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam setiap jenjang kinerja pemerintahannya. Mulai dari perizinan, pelayanan administrasi kependudukan, pendaftaran sekolah, hingga administrasi internal pemerintahan, semuanya berbasis TIK.
“Dengan mengandalkan TIK, kinerja birokrasi terbukti efektif dan efisien. Untuk perizinan, pemohon yang memiliki lahan di Surabaya dapat mengajukan perizinannya dari luar kota maupun luar negeri,” tuturnya.
Sedangkan untuk keperluan internal kepegawaian, pemkot memanfaatkan aplikasi e-SDM. Di samping seluruh data pegawai terekam secara paperless, untuk kenaikan gaji dan pangkat berkala juga dilakukan secara otomatis by system.
Akurasi dan detail perekaman data pegawai pun tak perlu diragukan. Segala data pegawai meliputi absensi, biodata, sertifikat, riwayat pendidikan dan rekam jenjang karir, semua terintegrasi.
"Berbagai inovasi layanan publik yang dilakukan Pemkot Surabaya dapat diduplikasi daerah lain. Saya berharap pemda lainnya bisa meniru dan menerapkan hal ini di wilayahnya masing-masing," tandas Yuddy. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jonan: Ya Tagih ke Maskapai Masing-masing
Redaktur : Tim Redaksi