jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyebutkan, pihaknya tidak menutup-nutupi data pasien positif corona. Toh, kata dia, pemerintah tidak memiliki keuntungan dengan memanipulasi data pasien positif COVID-19.
"Pemerintah tidak mendapatkan keuntungan apa pun dengan memanipulasi data, pemerintah tidak berkepentingan apa pun dengan manipulasi data," kata Yuri dalam keterangan resminya di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Kamis (23/4).
BACA JUGA: Imam Besar Masjid Istiqlal: Salat Tarawih itu Sunah, Mempertahankan Kesehatan Wajib
Menurut Yuri, tindakan memanipulasi data justru berbalik negatif ke pemerintah. Kerja keras tim medis di lapangan menjadi sia-sia ketika data pasien COVID-19 dimanipulasi.
"Justru akan merugikan, mengacaukan kerja keras," kata dia.
BACA JUGA: Update Corona 23 April: Data Pasien Sembuh Meningkat, Tapi Jumlah ODP dan PDP Mengerikan
Lebih lanjut, Yuri pun menyinggung tentang arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Satu di antaranya, Jokowi meminta transparansi atau keterbukaan data.
"Jadi, pemahaman perlu dibangun agar transparansi data terwujud," ujar Yurianto.
BACA JUGA: Kapan PSBB di Surabaya Diberlakukan? Ini Jabawan Bu Laila dan Pak Fikser
Pemerintah, kata Yuri, selalu disiplin informasi sebelum menyajikan data ke publik. Misalnya, data yang disajikan ialah bentuk koordinasi berjenjang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari tingkat kota, provinsi, hingga nasional.
"Data dibangun berjenjang dan terstruktur sejak tingkat desa, rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten kota yang bagian dalam gugus tugas," ungkap dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan