jpnn.com, JAKARTA - Wakil ketua umum forum Guru Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35+) Yusak mengungkapkan bagaimana sulitnya para guru agama untuk mendapatkan sertifikasi pendidik.
Mereka terbentur dengan aturan mengajar 24 jam, sementara jam mata pelajaran (mapel) agama hanya sedikit.
BACA JUGA: PPPK Bergembira, Ada yang Tak Disangka terkait Gaji
"Pemerintah harus melihat kondisi guru agama kita. Para ustaz dan pendeta yang mengajar pendidikan agama Islam, agama Kristen itu susah mendapatkan sertifikasi karena mereka jam pelajarannya sedikit," kata Yusak kepada JPNN.com, Selasa (9/2).
Mestinya, lanjut Yusak, pemerintah memuliakan para rohaniawan. Apa jadinya negara ini tanpa ada guru agama.
BACA JUGA: Gaji Perdana Maret, PPPK Bersukacita, Mengucap Syukur, Kami Ikut Senang
Dia menilai kebijakan pemerintah seringkali tidak melihat kondisi di lapangan. Sebagai contoh sertifikat pendidik (serdik), yang persyaratannya tidak bisa dijangkau oleh seluruh guru honorer.
Kemudian rekrutmen guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang sangat bertentangan dengan aspirasi seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan terutama usia di atas 35 tahun. Mengingat guru honorer dan tendik ada karena sekolah kekurangan tenaga pengajar.
BACA JUGA: Menurut Prof Azyumardi, Tak Ada yang Bisa seperti SBY, Prabowo, Surya Paloh
"Mestinya kan ya pemerintah cek di lapangan kondisinya seperti apa. Kenapa tidak angkat saja guru honorer yang sudah bekerja jadi PNS. Toh kemampuan mereka sudah teruji," ucapnya.
Kalau kualitasnya jelek, lanjut Yusak, kenapa guru honorer tetap dipertahankan. Tidak adil begitu ada anggaran pemerintah malah merekrut guru CPNS. Sedangkan guru honorer disuruh ikut tes dan bersaing dengan yang muda-muda.
"Kami tegaskan lagi PPPK bukan untuk guru honorer dan tendik. PPPK untuk pelamar umum. Kami tetap menuntut Keppres pengangkatan PNS tanpa tes," tegasnya.
Dia optimistis regulasi itu akan diperoleh mengingat dukungan pengangkatan guru honorer dan tendik menjadi PNS terus berdatangan dari kepala daerah maupun DPR RI.
GTKHNK35 bahkan sudah bertemu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk menyampaikan aspirasinya. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad