jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat memisahkan agama dengan politik.
Yusril menilai hubungan agama dan negara itu bukan persoalan sederhana yang bisa diungkapkan dalam satu dua kalimat seperti dalam pidato Presiden Jokowi di Barus, Sibolga, Sumatera Utara, beberapa hari lalu.
BACA JUGA: Jokowi: Dana Desa Harus Tingkatkan Perekonomian Desa
"Pernyataan Presiden Jokowi itu dengan mudah dapat menimbulkan kesalahpahaman," kata Yusril dalam pernyataan tertulis, Rabu (29/3).
Yusril menuturkan bahwa dalam sejarah pemikiran politik di Tanah Air, debat intelektual tentang hubungan agama dengan negara pernah dilakukan antara Soekarno dan Mohammad Natsir sebelum kemerdekaan. Debat mereka berkisar tentang Sekularisme di Turki dan Kitab Al Islam wa Ushulul Hukm karya Ali Abdurraziq, seorang pemikir Islam dari Mesir di zaman itu.
BACA JUGA: Indonesia dan Prancis Kompak Perangi Teroris
Debat hubungan agama dengan negara juga menjadi topik hangat dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika the founding fathers merumuskan falsafah bernegara yang berujung dengan kompromi. Baik melalui Piagam Jakarta 22 Juni maupun kompromi 18 Agustus 1945 yang melahirkan kesepakatan Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara di Indonesia.
Tidak cukup di situ, debat kembali berulang dalam sidang Konstituante yang berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang sekali lagi berupaya mencari jalan tengah, jalan kompromi yang dapat diterima oleh semua golongan.
BACA JUGA: Fadli Zon Sebut Jokowi Ahistoris soal Agama dan Politik
Dekrit Kembali ke UUD 45 akhirnya diterima secara aklamasi oleh DPR hasil Pemilu 1955, termasuk oleh Fraksi Partai Masyumi yang menerimanya sebagai "sebuah kenyataan" meski di Konstituante partai itu memperjuangkan Islam sebagai dasar negara.
Dengan diterimanya Pancasila sebagai landasan falsafah bernegara kita, ujar Yusril, maka Negara RI adalah jalan tengah antara Negara Islam dan Negara Sekular. Indonesia tidak merdeka menjadi sebuah Negara berdasarkan Islam dan tidak berdasarkan Sekularisme yang seperti dikatakan Prof Soepomo dalam sidang BPUPKI, yakni "negara yang memisahkan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan".
Negara berasaskan falsafah Pancasila adalah kompromi yang dapat menyatukan antara pendukung Islam dan pendukung Sekularisme.
"Jalan tengah yang bersifat kompromistis ini tidak perlu diutak-atik lagi dengan ajakan pemisahan politik dengan agama oleh Presiden Jokowi," tegas Yusril.
Apalagi jika ajakan itu diungkapkan tanpa memahami dengan sungguh-sungguh latar belakang historisnya dan implikasi-implikasi politiknya yang bisa mendorong kembalinya debat filosofis tentang landasan bernegara kita.
"Dalam konteks kita membangun bangsa dan negara dewasa ini, ajakan seperti itu lebih banyak membawa mudharat daripada membawa manfaat," ujar mantan Mensesneg itu.
Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, kata Yusril, Ketuhanan ditempatkan dalam urutan kelima sesudah empat sila yang lain. Sila Ketuhanan itu malah dapat diperas menjadi ekasila, yakni Gotong Royong. Dalam kompromi 22 Juni dan 18 Agustus 1945, sila Ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama, menandai bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pondasi utama dalam membangun bangsa dan negara.
"Dalam konteks historis seperti itu, secara filosofis mustahil kita akan memisahkan agama dari negara, dan memisahkan agama dari politik. Karena itu, saya dapat mengatakan bahwa ajakan Presiden Jokowi itu bersifat a-historis, atau tidak punya pijakan sejarah samasekali," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Pastikan Betul Semua Desa Menerima Dana Desanya
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam