Hal ini diungkapkan Yusril saat menjadi pembicara dalam diskusi nasional bertema "Upaya Menghindari Akibat Hukum Pidana Korupsi Antara Pejabat Daerah dan Pengusaha Dalam Membangun Kenyamanan Berinvestasi dan Berusaha" di Jakarta, Selasa (11/12).
"Sistem bisa membuat orang yang sebenarnya baik jadi jahat, bisa juga sebaliknya. Coba lihat Singapura, ada aturan jangan buang sampah sembarangan, orang Indonesia ke sana jadi taat aturan. Jadi baik. Coba, kalau orang Singapura ke Batam, dia langsung berlaku serampangan, karena lihat situasinya memang mendukung," papar Yusril.
Selain itu, kata dia, warga negara Indonesia selama ini belum menyadari hidup dalam negara sepenuhnya. Oleh karena itu, ketika melakukan tindak pidana korupsi baik di daerah maupun pusat, mereka tidak memikirkan dampaknya bagi kerugian negara.
"Contohnya, saya di Jepang, semua perpustakaannya tutup jam 2 pagi. Orang terakhir, harus matikan lampunya. Mahasiswa saya ada yang lupa, tapi dia kembali ke perpustakaan untuk matikan. Kata dia, kalau tidak dimatikan, listrik negara Jepang akan rugi. Itu contoh kecil. Apakah di negara kita ada rasa memiliki seperti ini," tuturnya.
Menurutnya, sistem birokrasi daerah dan pusat cenderung menghalalkan uang. Akibatnya, mau tak mau, masyarakat harus mengeluarkan uang agar mendapat kemudahan pelayanan. Situasi ini, kata dia, dimanfaatkan oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan keuntungan. Sementara masyarakat menjadi korban karena, selain mengeluarkan uang untuk haknya sendiri, juga dipaksa situasi melakukan tindak pidana penyuapan.
"Contoh mau buat NPWP, atau urus pajak lainnya, harus nunggu lama, prosesnya muter-muter. Padahal ini untuk pemasukan negara juga. Orang kesel kan, disusahkan urus pajak saja. Akhirnya masyarakat milih, kasih uang. Begitu kasih uang satu jam langsung jadi. Mau jadi apa kalau gitu. Birokrasi kita harus rasional dan jelas kalau tidak dimanfaatkan orang jahat," pungkas Yusril.(flo/jpnn).
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Saksi Pertama untuk Tersangka Andi
Redaktur : Tim Redaksi