JAKARTA-- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang perkara korupsi pengurusan izin penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di kabupaten Buol, Sulawesi Tengah dengan terdakwa Siti Hartati Murdaya pada Senin, (7/1).
Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi. Dalam hal ini pihak Hartati akan menghadirkan saksi ahli Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Kuasa Hukum Hartati, Dodi Abdul Kadir mengatakan pihaknya menghadirkan Yusril untuk menjelaskan tumpang tindih peraturan yang akhirnya membuat Hartati Murdaya menjadi korban.
Di antaranya mengenai kasus sumbangan Pemulikada yang, tutur Dodi, seharusnya tidak diterapkan pasal penyuapan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan diterapkan di aturan yang mengatur Pemilukada.
“Yang bersangkutan (Yusril) menyatakan siap hadir memberi kesaksian," kata Dodi saat dikonfirmasi.
Menurut Dodi, Yusril juga akan diminta menjelaskan tumpang tindih peraturan yang merugikan investor di bidang kelapa sawit, yakni Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tahun 1999 tentang pembatasan lahan sawit 20 ribu hektare yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, yakni Keputusan Presiden No 37 Tahun 1993 tentang penanaman modal.
“Akibat ada peraturan ini, perusahaan Hartati Murdaya sangat dirugikan, karena jauh sebelumnya sudah terlanjur menanam sawit melebihi luas 20 ribu hektare. Kalau begini kan sangat merugikan investor,” tegas Dodi.(flo/jpnn)
Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi. Dalam hal ini pihak Hartati akan menghadirkan saksi ahli Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Kuasa Hukum Hartati, Dodi Abdul Kadir mengatakan pihaknya menghadirkan Yusril untuk menjelaskan tumpang tindih peraturan yang akhirnya membuat Hartati Murdaya menjadi korban.
Di antaranya mengenai kasus sumbangan Pemulikada yang, tutur Dodi, seharusnya tidak diterapkan pasal penyuapan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan diterapkan di aturan yang mengatur Pemilukada.
“Yang bersangkutan (Yusril) menyatakan siap hadir memberi kesaksian," kata Dodi saat dikonfirmasi.
Menurut Dodi, Yusril juga akan diminta menjelaskan tumpang tindih peraturan yang merugikan investor di bidang kelapa sawit, yakni Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN tahun 1999 tentang pembatasan lahan sawit 20 ribu hektare yang bertentangan dengan peraturan diatasnya, yakni Keputusan Presiden No 37 Tahun 1993 tentang penanaman modal.
“Akibat ada peraturan ini, perusahaan Hartati Murdaya sangat dirugikan, karena jauh sebelumnya sudah terlanjur menanam sawit melebihi luas 20 ribu hektare. Kalau begini kan sangat merugikan investor,” tegas Dodi.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perda Larangan Mengangkang Tak Sesuai Syariat Islam
Redaktur : Tim Redaksi