jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Dirty Vote tidak bisa disebut sebagai film dokumenter.
Sebab, menurut Yusril, konten utama dalam tayangan yang hampir berdurasi dua jam itu adalah cuplikan pemberitaan dan tanggapan dari tiga pakar hukum.
BACA JUGA: Mantan Sesmilpres Kritik Jenderal Maruli yang Sebut Dirty Vote Film Tak Bernyali
"Ketiga pakar tersebut mengomentari berbagai hal yang terjadi dari berbagai pemberitaan, kemudian mereka memberikan pendapat. Ya, pendapat itu bisa ditafsirkan oleh banyak orang, termasuk adanya kemungkinan kecurangan Pemilu 2024," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2).
Menteri Sekretaris Negara pada 2004-2007 itu juga menyoroti waktu perilisan filmnya, yang ditayangkan pada masa tenang dan beberapa hari menjelang hari pemungutan suara Pemilu 2024.
BACA JUGA: Dirty Vote Diangkat Media Internasional, Kabar Kecurangan di Pilpres 2024 Mengglobal
Oleh sebab itu, lanjut Yusril, sangat wajar jika beberapa orang menilai film tersebut sebagai propaganda.
“Ada yang mengatakan ini Dirty Vote versus Dirty Propaganda. Satu judul film mengatakan soal pemilu yang kotor, satunya lagi soal propaganda kotor terhadap pihak tertentu yang berasa di seberang dari si pembuat film,” kata dia.
BACA JUGA: Dirty Vote Menyajikan Realita Penguasa Jahat dan Culas Mengubah Jubah Kesalehan
Yusril menyebut politik sebagai sesuatu yang dinamis. Sehingga, sangat wajar apabila ada orang yang semula mengaku tidak tertarik pada politik, kemudian ikut meramaikan pesta demokrasi.
Pernyataan itu merupakan tanggapan terhadap perubahan sikap calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang menjadi sorotan dalam film Dirty Vote.
"Saya melihat itu sebenarnya normal saja. Bisa juga kita katakan politik itu dinamis. Mungkin satu ketika anak presiden belum tertarik pada dunia politik, tetapi sekarang bisa saja berubah dan tertarik masuk ke dalam dunia politik," tutur Yusril.
Ihwal isu yang diangkat dalam film, seperti ketidaknetralan penyelenggara dan pejabat negara dalam pelaksanaan pemilu, tidak hanya dialamatkan kepada pasangan Prabowo-Gibran semata.
Pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjadi pihak lain yang turut dituduh melakukan kecurangan.
“Sehingga wajar saja orang bertanya-tanya ini film sponsornya siapa, membawa pesan paslon tertentu atau tidak," jelas Yusril.
Kendati terkesan tendensius dan propaganda, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyampaikan bahwa film tersebut adalah bagian dari kebebeasan berekspresi.
"Tayangan film ini kita hormati sebagai kebebasan berekspresi. Orang berbeda pendapat itu normal saja,” tambahnya.
Terakhir, dia mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah belah setelah menonton film tersebut.
Pasalnya, perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang lumrah, sehingga harus disikapi dengan bijaksana. (mcr4/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi