jpnn.com, JAKARTA - Praktisi transportasi dan logistik Bambang Haryo Soekartono mengatakan untuk bisa menjalankan kebijakan Zero Over Dimension Overload (ODOL), perlu ada pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatannya di jembatan timbang.
Jika itu belum dilakukan maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Razia ODOL Dinilai Tidak Efektif, Ini Saran Pengamat
Menurutnya, jumlah SDM di jembatan timbang itu sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak.
Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai dengan sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka. Dan itupun tidak beroperasi 24 jam, tetapi hanya 8 jam saja.
BACA JUGA: Pentingnya Jaga Kesehatan Gigi Anak Sejak Kecil, Gunakan Odol Tanpa Flouride
“Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujarnya.
Dengan kondisi seperti itu, menurut Haryo, menunjukkan bahwa Kemenhub tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup.
BACA JUGA: Soal Zero ODOL, Asosiasi Produsen Pupuk Minta Toleransi Kelebihan Muatan
“Kalau tidak memiliki personel yang cukup, tidak mungkin Zero ODOL bisa dilaksanakan. SDM-nya aja enggak ada kok,” ucapnya.
Jadi, katanya, jembatan timbang itu harus dibenahi terlebih dahulu, terutama sumber daya manusia dan perangkat peralatannya.
“Kalau belum, ya memang sulit kalau mau menerapkan Zero ODOL ini,” pungkasnya.
Selain jembatan timbang, menurut Haryo, yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton. Sementara, di negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton.
“Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” tukasnya.
Karenanya, lanjut Haryo, Kemenhub harus membuat blueprint yang akan menjadi panduan untuk menerapkan zero ODOL ini.
“Kita kan punya lembaga BRIN yang bisa dilibatkan untuk melakukan perencanaan seperti itu. Kan semua litbang ngumpul di BRIN,” tukasnya.
Menurutnya, penerapan Zero ODOL ini juga perlu dibicarakan dengan semua stakeholder terkait. Hal itu bertujuan untuk mencari solusi bersama agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan saat kebiajakan ini diterapkan.
“Semua stakeholder perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang bisa diterima semua pihak,” katanya.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean