jpnn.com - MAKASSAR – Ketua MPR RI DR (HC) Zulkifli Hasan, membuka acara Workshop Ketatanegaraan dengan tema “Penguatan Kelembagaan MPR RI, Perencanaan Pembangunan Nasional dengan model GBHN, Materi dan Ketetapan Hukum MPRS/MPR” di Hotel Clarion Makassar, Jumat (11/3).
Acara ini diselenggarakan atas kerja sama MPR RI dengan Universitas Negeri Makassar. Hadir antara lain anggota MPR RI yaitu Ruhut Sitompul (Fraksi Demokrat), Azakin Solthan (Fraksi Gerindra), TB. Soenmanjaya (Fraksi PKS), Amran (Fraksi PAN) serta para Dosen Hukum Tatanegara dan para Guru PKn serta beberapa kalangan.
BACA JUGA: Munas Belum Jelas, Akom Pilih Berikrar di Jogja
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa MPR tidak mudah mengubah konstitusi. Meski hampir semua parpol sepakat haluan negara itu penting tapi tidak bisa begitu saja dilaksanakan oleh MPR.
“Kalau menyangkut konstitusi, kita harus bicarakan bersama-sama. Ini milik bangsa Indonesia. Maka harus diperluas ownership-nya," ujar Zulkifli.
BACA JUGA: PPP Usulkan Ditnarkoba di Bawah Kendali BNN
MPR RI sudah membuat keputusan melalui rapat gabungansebuah rapat untuk mengambil putusan tertinggi setelah rapat paripurna karena ini menyangkut konstitusi maka rakyat harus tahu. Untuk itu, rapat memutuskan, melakukan tahapan-tahapan.
“Kalau dulu, semangat mengubah konstitusi sampai empat tahap, nah sekarang kita harus lebih hati-hati," ujar Zulkifli Hasan seraya menjelaskan tahapan-tahapan yang dimaksud.
BACA JUGA: Meski Minim Personel, Buwas Tegaskan BNN Tetap Eksis
Karena ini masalah haluan negara maka terlebih dulu akan didiskusikan dengan 50 perguruan tinggi di Indonesia. Tujuannya untuk mendapatkan masukan apakah haluan negara memang perlu. Kalau perlu haluan negara model apa? Selanjutnya MPR juga akan mengajak bicara para pakar hukum tata negara, ormas-ormas serta para ahli.
Setelah itu, lanjut Zulkifli, akan ada diskusi, workshop, seminar, public hearing, dan terakhir kita akan tanya kepada rakyat.
“Nanti kalau sudah ada keputusan: kita perlu haluan negara berikut isinya, baru kita lanjutkan dengan partai politik untuk melakukan tahapan selanjutnya,” katanya.
Mengingat bahwa ini masalah haluan negara, jangan dikaitkan dengan sistem presidensiil atau parlementer. Sebab ada ketakutan Indonesia akan bergeser kembali ke sistem parlementer.
“Ini hanya bagaimana Indonesia memiliki visi haluan negara," sedangkan presiden tetap dipilih oleh rakyat. Haluan negara yang dimaksud adalah haluan negara yang bukan hanya menyangkut politik dan keamanan, kebijakan ekonomi, melainkan juga sosial budaya, dan wawasan kebangsaan,” ujar Zulkifli.(Adv)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Percuma Angkat Honorer K2, Ini Alasannya
Redaktur : Tim Redaksi