jpnn.com - JAKARTA--Ketua MPR Zulkifi Hasan menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) periode 2016 - 2021 sekaligus pembukaan Rapat Kerja Nasional IARMI tahun 2016 di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen, Jakarta, Sabtu (3/12).
Zulkifli yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional IARMI berharap organisasi itu menjadi pelopor untuk mengembalikan nilai-nilai ke-Indonesiaan.
BACA JUGA: Aksi 212, Itulah Wajah Muslim Indonesia Sesungguhnya
Selain itu IARMI juga siap untuk diberdayakan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.
Pelantikan dan pembukaan Rakernas ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Budi Karya, Agung Laksono, dan pengurus IARMI se-Indonesia.
BACA JUGA: Demi NKRI, Golkar Pererat Komunikasi Dengan Partai Lain
Zulkifli menjelaskan selama 18 tahun reformasi telah dicapai banyak kemajuan seperti kebebasan berekspresi, otonomi daerah, dan lainnya.
Meski demikian ada dua catatan di balik kemajuan itu, yaitu persaudaraan kebangsaan yang mulai rapuh dan kesenjangan.
BACA JUGA: Zulkifi Hasan Dorong IARMI Pelopori Upaya Mengembalikan Ke-Indonesia-an
"Persaudaraan kebangsaan kita mulai rapuh. Pelajaran PMP, civic, pendidikan kewarganegaraan dihapus. BP7 dububarkan. Karena itu perilaku-perilaku kita, yang kita saksikan, jauh dari nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an," katanya.
Karena itu, Zulkifli berharap IARMI harus menjadi pelopor mengembalikan nilai -nilai luhur ke-Indonesiaan.
"IARMI harus menjadi pelopor mengembalikan nilai-nilai luhur ke-Indonesia-an itu," katanya disambut tepuk tangan sekitar 400 anggota IARMI yang memenuhi ruangan Nusantara IV.
Selain itu Zulkifli Hasan juga mengharapkan IARMI siap untuk dilibatkan dalam segala upaya pertahanan dan keamanan negara.
"Saya berani mengatakan bahwa anggota IARMI adalah kader bangsa yang siap untuk dilibatkan dalam segala upaya pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan bidang keilmuan dan profesi yang dimilikinya," katanya.
Menurut Zulkifli, jumlah anggota IARMI kurang lebih dua juta orang bisa diberdayakan untuk bela negara.
"Dengan latar belakang yang beragam mulai dari disiplin ilmu, suku, agama, dan ras serta ditopang dengan anggota yang berjumlah kurang lebih dua juta orang yang tersebar di seluruh pelosok negeri, menjadikan IARMI sebagai komponen pertahanan negara yang potensial untuk bela negara," katanya.
Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk menghindari penyelesaian masalah dengan show of force. Penyelesaian masalah perlu dilakukan dengan cara yang baik dan demokratis.
Menurut Kalla, tahun 60-an adalah zaman terjadinya pengerahan massa.
"Sehingga kita tidak bisa menghindari show of force pada waktu itu," ujarnya. Kala itu pengerahan massa menjadi suatu rutinitas dalam menyelesaikan masalah bangsa.
Karena itu Wapres mengajak untuk menghindari penyelesaian masalah dengan show of force. "Marilah kita menghindari penyelesaian masalah dengan show of force," ajaknya.
"Karena kalau kita rutinitas dengan show of force berapa waktu kerja kita hilang, besarnya kecurigaan yang timbul, berapa biaya yang dikeluarkan. Semua itu menjadi beban keseluruhan bangsa ini kalau show of force semuanya dengan berbagai tema," lanjut Kalla.
Meski demikian, Kalla mengakui dalam hal tertentu ekspresi memang diperlukan dan demo tidak dilarang.
Namun, sebaiknya dihindari adanya show of force itu.
"Dalam waktu tertentu perlu memperlihatkan ekspresi. Kita tidak melarang demonstrasi karena demo adalah hak untuk berdemokrasi. Tapi kita ingin menghindari adanya show of force satu sama lain yang bisa menimbukkan masalah-masalah baru bangsa ini," katanya.
Kalla menambahkan, penyelesaian masalah perlu dilakukan secara baik atau secara demokratis.
"Memang kita masing-masing mempunyai kebanggaan sendiri dan hak sendiri. Tapi yang paling penting adalah keutuhan bangsa ini," ucapnya.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sosialisasikan Empat Pilar, MPR Wayangan di Kendal
Redaktur : Tim Redaksi