jpnn.com - KARAWANG - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT), Marwan Jafar, meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak menggusur secara semena-mena warga desa yang sudah lama menempati tanah milik perusahaan.
Menurutnya, harus ada solusi yang tepat dan melegakan semua pihak, terhadap kasus ini. Karena saat ini bukan lagi jamannya penggusuran secara tidak manusiawi.
BACA JUGA: Mengapa Baru Komjen BG yang Dijadikan Tersangka?
"Harus dicarikan solusi, bisa warga membeli mencicil, bisa juga ada relokasi ke tempat lain yang layak," ujarnya saat blusukan menemui warga Kampung Gintung Salam, Desa Gintung Kerta, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat, Rabu (20/1).‬
Sebagaimana diketahui, saat ini ‪sebanyak 80 kepala keluarga warga Desa Gintung Kerta sedang dirundung cemas. Karena tempat tinggalnya akan digusur. Mereka menempati sebagian lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) seluas 5 hektar, sementara sebagian lain menempati tanah milik perusahaan swasta seluas 10 hektar.
BACA JUGA: KPK: Ungkap Motif Penembakan Aktivis Antikorupsi
‪"Saya diberi informasi bahwa di sini merupakan tanah milik PT KAI. Saya tentu akan menyurati Kementerian terkait dan PT KAI agar dicarikan solusi terbaik. Ini menyangkut hak dan keberlanjutan hidup warga Gintung," ujarnya.
‪Meski bersedia mengadvokasi warga, Marwan tetap mengingatkan warga yang terancam tergusur, untuk tidak bertindak sepihak di luar prosedur.
BACA JUGA: DPR: Jonan Juga Harus Siap Berhenti
Sementara itu, perwakilan warga Desa Gintung, Hadi Kusnadi, berharap Menteri Desa turun tangan mengatasi ancaman penggusuran.
"Saya sudah 25 tahun tinggal di sini, kami minta Pak Menteri bantu. Kalau memang tanah bisa kami miliki, kami bersedia membayar dengan nyicil," ujarnya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serahkan Jabatan Kapolri, Ini Pesan Sutarman
Redaktur : Tim Redaksi