jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membeberkan soal 'anggaran siluman' sebesar Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015. Angka itu ditemukan setelah ada paripurna pengesahan APBD DKI 2015.
"Sebelum paripurna itu mereka enggak masukin apapun. Makanya saya heran kan masa paripurna enggak ada berkas yang diprint out keluar. Mereka bilang gampang-gampang. Waktu dalam rapat ada enggak ketua menyerahkan berkas? Enggak ada. Itu masalahnya," kata Ahok kepada wartawan, Rabu (25/2).
BACA JUGA: Soal Angket ke Ahok, Ini Kata Djarot
Ahok mengaku mempunyai bukti soal 'anggaran siluman' Rp 12,1 triliun itu. "Mereka anggap itu haknya dia, sejak kapan DPRD ngisi nyusun APBD. Dia yang ketik loh anggaran dicrop 10-15 persen supaya masuk dananya dia yang Rp 12,1 triliun. Kita ada bukti semua," ucapnya.
Mantan Bupati Belitung Timur mengungkapkan 'anggaran siluman' Rp 12,1 triliun itu digunakan salah satunya untuk membeli uninterruptible power supply (UPS) untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat. Ahok pun melakukan pengecekan terkait pembelian UPS itu.
BACA JUGA: Syarat Penggunaan Hak Angket ke Ahok Sudah Terpenuhi
"Saya tanya sama lurah saya, apa betul anda mau membeli UPS seharga 4,2 miliar. Lurah-lurah mengatakan kami enggak pernah masukin barang itu pak. Berarti kan barang yang ditemukan BPKP dulu ini barang siluman, tiba-tiba muncul. Seluruh kota Jakarta Barat, tiap lurah, camat, diberikan UPS 4,2 miliar. Masuk akal gak?" tuturnya.
Ketika pengesahan Raperda APBD DKI 2015, Ahok menegaskan tidak tercantum anggaran Rp 12,1 triliun itu. "Ya setelah paripurna, pengesahan tiga hari mereka sibuk crop, sibuk tengah malam, kan kita punya intel nih, masukin Excel potong 10-15 persen. Masukin duit versi dia, tanda tangan terus print out kirim ke saya. Dia ingin ini yang saya pakai, kirim ke Kemendagri," ujarnya.
BACA JUGA: Fraksi PKB di DPRD DKI Tolak Penggunaan Hak Angket ke Ahok
Ahok menyatakan Pemprov DKI menyerahkan APBD DKI 2015 yang disahkan di paripurna. Bukan, APBD DKI yang telah diubah-ubah oleh oknum DPRD.
"Yang saya kirim yang sudah disahkan di paripurna, bukan versi mereka. Kalau enggak mau begitu buat apa ada paripurna? Begitu ketok palu langsung kita kirim ke Kemendagri," kata Ahok.
Ahok mengaku tidak takut keputusannya itu membuat posisinya sebagai gubernur akan terancam. "Saya sudah putusin lebih baik diturunkan dari gubernur daripada Rp 12,1 triliun dipakai buat belanja yang enggak masuk akal," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pedagang Mengeluh Lonjakan Harga Beras Kalah oleh Berita KPK
Redaktur : Tim Redaksi