jpnn.com - JAKARTA – Para anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD0 dari dapil Sumut akan membentuk Tim Kerja atau semacam Kaukus, yang akan membantu tugas-tugas Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba.
Kaukus ini dibentuk sebagai perwujudan dukungan para aggota DPR dan DPD asal Sumut terhadap rencana pemerintah membentuk Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba.
BACA JUGA: Gubernur Usul Jalan Alternatif Menuju Danau Toba
Diberitakan sebelumnya, rencana awal pemerintah akan membentuk Badan Otorita Danau Toba. Namun, akhirnya dibatalkan dan disepakati nama lembaga yang akan mengurus destinasi pariwisata andalan Sumut itu adalah Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba.
“Saya sudah mengajak teman-teman anggota DPR dan DPD dapil Sumut untuk membentuk satu Tim Kerja atau Kaukus yang secara khusus membantu agar otorita (Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba, red) bisa berhasil,” ujar anggota DPR asal Sumut, Martin Hutabarat kepada JPNN kemarin (10/1).
BACA JUGA: Transmisi di Sumbar Roboh, PLN Berhasil Dirikan Tower Darurat
Dikatakan, dirinya sebagai wakil rakyat asal Sumut mendukung pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba. “Itu suatu kebijakan tepat yang dibuat pemerintah dalam memajukan pariwisata di Indonesia, khususnya di Sumut,” ujar Siantar Man itu.
Dijelaskan, bentuk bantuan yang bisa diberikan Kaukus ini antara lain soal pengalokasian anggaran di APBN.
BACA JUGA: Dinkes Diminta Kontrol Air Isi Ulang
“Membantu terutama dalam penganggaran, memberikan saran-saran dan ikut mengorganisir dan menggerakan masyarakat di sekitar Danau Toba untuk mensukseskan tugas badan dimaksud,” terang wakil rakyat dari dapil 3 Sumut itu.
Dia juga mengingatkan agar Badan Pengelola Danau oba memberikan perhatian tentang bagaimana meningkatkan komunikasi dan melakukan penggalangan penddidikan kepada masyarakat sekitar Danau Toba agar ikut berpartisipasi dan menyukseskan kerja badan.
“Karena kunci kesuksesan Badan ini salah satunya adalahbagaimana menggerakkan rakyat di sekitar Danau Tiba, dengan mengajak tokoh-tokoh adat dan guru-guru,” saran dia.
Dikatakan, pembentukan badan yang secara khusus bertugas mengurusi pengembangan pariwisata Danau Toba ini mestinya sudah sejak dulu dilakukan. Meski demikian, lanjutnya, tidak ada kata terlambat dalam setiap upaya menjadikan Danau Toba tetap hidup dan berperan sebagai destinasi pariwisata unggulan.
“Ide ini sudah lama diwacanakan. Sebab kalau Danau Toba dikelola dengan baik, jutaan turis manca negara akan tertarik datang kemari. Begitu juga jutaan turis domestik bisa jutaan lagi datang setiap tahun,” terangnya.
Vokalis di Komisi III DPR itu meyakini, jika Danau Toba semarak dikunjungi wisatawan, maka akan bisa menjadi lokomotif unggulan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Sumut.
Sebelumnya, Mantan Bupati Samosir Mangindar Simbolon menjelaskan, rencana penggunaan nama Badan Otorita Danau Toba itu dibatalkan dengan alasan menghindari terjadinya tumpah tindih kewenangan dengan pemerintah daerah.
“Jadi bukan Badan Otorita agar tidak muncul kesan ada tumpang tindih kewenangan dengan pemda, maka disepakati namanya Badan Pengelola Pariwisata Kawasan Danau Toba,” ujar Mangindar, yang juga anggota Pokja penyiapan pembenahan destinasi unggulan Danau Toba yang dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kepada koran ini beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Mangindar, Pokja dimaksud sudah bekerja sekitar empat bulan. Pokja ini membahas pembenahan 10 destinasi wisata unggulan di Indonesia tahun 2016-2019. Dari 10 itu, yang menjadi prioritas adalah Danau Toba dan Candi Borobudur.
“Danau Toba dan Borobudur dulu yang akan diprioritaskan karena menjadi percontohan,” terangnya.(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasihan.. Warga Gorontalo di PHP PLN
Redaktur : Tim Redaksi