10 Tahun Utang Melonjak, Alasan Naikkan Harga BBM

Kamis, 20 November 2014 – 16:00 WIB

Forum Sekretaris Jenderal partai-partai yang tergabung dalam KIH saat onferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11). Foto: Fathra N Islam/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Forum Sekretaris Jenderal partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menyatakan sikap dukungannya terhadap kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut mereka, kebijakan kenaikan ini satu kesatuan dengan upaya melakukan reformasi struktur perekonomian nasional.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, reformasi struktur perekonomian antara lain dilakukan melalui reformasi pajak untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Mulai dari penyehatan APBN hingga pengembangan infrastruktur guna menggerakkan sektor produktif perekonomian rakyat.

"Yang tak kalah penting adalah peningkatan efisiensi hulu-hilir di sektor perminyakan. Sehingga sikap kami mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Kami sadar ini tidak populer, dan presiden siap tidak populer dalam mengemban tanggung jawab terhadap rakyat," ujar Hasto dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Pernyataan sikap dukungan forum Sekjen KIH ini juga dihadiri Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Wasekjen Nasdem Willy Adhitya, Sekjen Hanura Dossy Iskandar, Sekjen PPP Aunur Rofiq, dan Sekjen PKPI Rully Sukarta.

Forum Sekjen menilai beban dalam perekonomian yang dipikul pemerintahan Jokowi-JK sangat berat. Itu ditandai oleh beban utang luar negeri yang terus meningkat 10 tahun terakhir. Itu antara lain disebabkan tingkat penerimaan pajak tak tercapai (shortfall) selama tiga tahun bertutur-turut.

Karena itulah pengalihan subsidi menjadi pilihan kebijakan untuk memastikan rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat tunjangan pendidikan lewat Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

"Ini semua untuk memastikan rakyat miskin mendapat bantuan untuk kegiatan produktif secara langsung kepada petani, nelayan dan pada periode transisi ini tetap memfasilitasi subsidi BBM untuk sektor transportasi publik," jelasnya.(Fat/jpnn)