100 Hari Presiden Jokowi, Ini 11 Kebijakan yang Kontroversi

jpnn.com - JAKARTA - Hari ini, Presiden Joko Widodo sudah menjabat 101 hari setelah mengucapkan sumpah dan janji sebagai kepala negara dan pemerintahan di hadapan sidang paripurna MPR, Senin 20 Oktober 2014.

Belum banyak janji kampanye yang direalisasikan. Yang ada justru kebijakan yang kontroversi. Berikut 11 Daftar Kebijakan Kontroversi Presiden Jokowi;

1. Membentuk Kabinet Kerja dengan 34 kementerian. Ini tak sesuai janjinya saat kampanye yang akan membentuk kabinet ramping.

2. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), oleh sejumlah kalangan dinilai hanya "ganti baju" kebijakan Presiden SBY.

Politikus Partai Demokrat Wahidin Halim menyebut KIP pada masa SBY bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KIS merupakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BPJS yang telah ada di APBN 2014. KKS adalah program pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah dilakukan pemerintahan SBY.

Masalah anggaran Kartu Sakti juga sempat menjadi polemik.  Mensesneg menyatakan sumber anggarannya berasal dari CSR BUMN, yang kemudian diralat oleh Menkeu bahwa sumber dananya berasal dari APBN 2014.

3. Menaikkan harga BBM subsidi pada 17 November. Harga premium dari Rp 6500 menjadi Rp 8.500. Solar dari Rp 5500 menjadi Rp7500. Hal ini mendapat sorotan karena selain memicu kenaikan harga bahan pokok pangan, kebijakan diambil saat tren harga minyak dunia terus melemah.

4. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Nasdem, HM.Prasetyo sebagai Jaksa Agung pada 20 November 2014.