18 Ribu Penyuluh Hadiri Rakernas IPeKB, Agenda Utama Bahas Penurunan Jumlah Stunting

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) yang diikuti seluruh pengurus daerah dari 33 provinsi guna memperkuat percepatan penurunan stunting.

IPeKB yang beranggotakan lebih dari 18 ribu penyuluh dari seluruh Indonesia ini merupakan organisasi profesi yang dinaungi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Ikatan Penyuluh KB Indonesia adalah organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB. Pada tahun 2007, IPeKB dibentuk sebagai organisasi atau wadah untuk mempersatukan Penyuluh KB dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang tersebar ke seluruh daerah sebagai dampak dari Otonomi Daerah,” kata Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan (Linlap) BKKBN I Made Yudhistira Dwipayama di Jakarta, Senin (20/11).

Rakernas IPeKB digelar mulai Selasa (21/11) hingga Jumat (24/11) di Hotel Ibis Style, Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Rakernas tahun 2023 ini mengambil tema “Transformasi IPeKB Indonesia menuju Indonesia Maju”.

Menurut Made, BKKBN sebagai instansi pembina juga telah memayungi kedudukan IPeKB Indonesia sebagai organisasi profesi jabatan fungsional Penyuluh KB dan PLKB melalui Peraturan BKKBN Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi Profesi Penyuluh KB.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri PAN RB yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Penyuluh KB dan PLKB menurut Made, dinyatakan bahwa setiap fungsional wajib memiliki satu organisasi profesi dan seluruh fungsional tersebut wajib menjadi anggota organisasi profesi tersebut.

“Sebagai Direktur Bina Penggerakan Lini Laporan, saya berharap IPeKB mampu menunjukkan perannya sebagai organisasi profesi dan menjalankan mesin untuk membantu Instansi Pembina (BKKBN) dalam Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan seluruh anggota,” ujar Made.

Di tempat terpisah, Ketua Umum IPeKB Anita Latifah mengatakan organisasinya itu menaungi 18 ribu penyuluh KB, baik PNS, P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan penyuluh KB non-PNS.