2 Tahun Jokowi-Amin, PD: Indonesia Tak Pernah Sebebas di Era SBY

Dia juga menyebutkan dengan 82% parlemen yang dihuni oleh koalisi pemerintah membuat kebijakan apapun yang akan diambil dengan mudah bisa disetujui parlemen. 

Herzaky mencontohkan RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja pada tahun 2020 yang ditentang oleh berbagai elemen masyarakat. 

"Di parlemen, Demokrat menjadi satu-satunya kekuatan besar yang menolak secara frontal dengan walk out saat sidang paripurna yang berencana mengesahkan RUU Omnibus Law," tuturnya. 

Dia juga menyinggung wacana presiden tiga periode atau penambahan masa jabatan dua atau tiga tahun yang sempat dihembuskan oleh beberapa pihak di media sosial. 

Menurut Herzaky, ada yang berupaya menggoda Presiden Jokowi untuk menguatkan kekuasaannya lewat amandemen Konstitusi. 

Namun, jelas Herzaky, sampai dengan saat ini, Presiden Joko Widodo tampak belum ada keseriusan mendorong wacana presiden tiga periode. 

"Karena kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan dengan Orde Baru," jelasnya. 

Dia juga memberikan catatan terkait ruang bagi pihak berbeda pandangan dengan pemerintah yang menghadapi konsekuensi yang sangat serius.