2017, Tiap Desa Dipasok Rp 1,09 Miliar

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, ekonomi berbasis komunitas masyarakat desa mendapat momentum untuk tumbuh pesat lantaran banyak kebijakan pemerintah yang berfokus pada desa.

Apalagi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi dorongan kuat terhadap pembentukan komunitas-komunitas ekonomi serta pemberdayaan masyarakat.

“Pembangunan itu harus dipacu di tingkat desa. Masyarakat harus memberdayakan diri termasuk bisa mengkooptasi ekonomi komunitas, salah satunya dengan BUMDesa,” ujar Marwan Jafar, Rabu (30/9).

Karena itu menurut Marwan, semua masyarakat desa harus ikut proaktif. Sebab dana desa adalah hak masyarakat untuk dikelola sebagaimana amanat undang-undang. Menurutnya, dari 74.093 desa di Indonesia, hanya 2.904 desa (3,91%) yang masuk kategori desa maju.

Sedangkan 20.175 desa (27,23%) masuk kategori tertinggal dan 51.014 desa (68,85 persen) masuk kategori desa berkembang. Namun dengan adanya dana desa, maka desa-desa tertinggal akan dikebut untuk maju dan mengejar ketertinggalannya.

“Dana desa tahun ini sebesar Rp 20.766,2 triliun dan rata-rata per desa Rp 280,3 juta. Tahun depan akan dinaikkan dua kali lipat menjadi Rp 47.684,7 triliun dan rata-rata per desa Rp 643,6 juta. Bahkan tahun 2017 akan dinaikkan menjadi Rp 81.184,3 triliun sehingga rata-rata per desa memeroleh  Rp 1.09 miliar,” ujar Marwan.

Menurut Marwan, UU Desa yang disertai dana desa, berbeda dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Karena program PNPM lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dana bergulir yang ada dalam PNPM tidak optimal. Karena hanya sebagian kecil masyarakat desa yang terlibat.

“Yang dikasih dana PNPM hanya kelompok-kelompok yang bisa mengembalikan pinjaman (mirip bank). Pembentukan BKM dalam PNPM juga memunculkan  nama-nama di luar elit desa. UU Desa dan Dana Desa telah mengembalikan dominasi desa dan kepala desa dalam mengurus desa,” ujarnya.