2.293 Pengungsi Belum Terima Bantuan

Minggu, 29 Juni 2008 – 08:42 WIB

AMBON - Meski pemerintah pusat telah mengucurkan dana bagi pengungsi Maluku, namun masih ada ribuan pengungsi yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat, belum tersentuh bantuan bahan bangunan rumah (BBR).

Ini dirasakan 2.293 kepala keluarga (KK) pengungsi, korban konflik horizontal Maluku. Hal itu diungkap Koordinator Pengungsi, dari Yayasan Lembaga Reformasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara- Maluku La Ali Wabula, kemarin. “Mereka belum pernah mendapatkan haknya sebagai pengungsi. Belum satu rupiah pun mereka merasakan bantuan BBR,” ujarnya penuh haru.

Menurutnya ribuan pengungsi itu, mayoritas asal Sulawesi Tenggara yang puluhan tahun telah menetap di Maluku. KK pengungsi ini tersebar di sejumlah dusun dan desa di SBB. Di antaranya, sebanyak 1.700 KK asal Dusun Waitibu, Desa Tihulale sebanyak 495 KK. Dusun Lastetu, Desa Kamarian 36 KK. Dusun Waralohi, Desa Kamarian 148 KK. Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu 4 KK.

Dusun Air Buaya, Desa Kairatu 45 KK. Dusun Siompu, Desa Kairatu 513 KK. Dusun Waisari, Desa Kairatu 6 KK. Dusun Haturena, Desa Kairatu 47 KK. Dusun Sarapi, Desa Hatusua 89 KK. Dusun Nuruwe, Desa Nuruwe 60 KK dan Dusun Waisarisa, Desa Kamal 262 KK.

Sedangkan di Kabupaten Malteng sebanyak 593 KK. Tersebar di Dusun Kayu Manis, Desa Suli 5 KK, Dusun Suli Bawah, Desa Suli 35 KK. Dusun Batu Naga, Desa Waai 124 KK. Dusun Walare, Desa Waai 16 KK. Dusun Ujung Batu, Desa Waai 86 KK. Dusun Batu Dua, Desa Waai 69 KK. Dusun Pasir Panjang, Desa Waai 25 KK, Dusun Lagera, Desa Waai 35 KK. Dusun Naan, Desa Waai 24 KK. Desa Waai 9 KK. Dusun Haruku, Desa Totu 45 KK. Dusun Tapi, Desa Wakasihu 50 KK.

Wabula berharap Pemerintah Daerah untuk peduli melihat nasib pengungsi. “Jangan karena kepentingan para elit politik kepentingan pengungsi terabaikan,” pinta Wabula.

Apalagi kondisi para pengungsi ini sangat memprihatinkan. Mereka terpaksa menempati rumah-rumah seadanya dengan kondisi kesehatan yang sangat mengenaskan. “Karena ketiadaan dana, pengungsi membuat rumah seadanya yang tidak layak bagi kesehatan. Ini akan membuat bibit penyakit mudah menyerang para pengungsi,” jelasnya.

Ia mengaku khawatir persoalan pengungsi ini tak mampu dituntaskan oleh pemerintah daerah yang saat ini masih disibukkan dengan Pemilukada Maluku. “Meski penanganan pengungsi sejak dua tahun lalu penanganannya telah diserahkan ke kabupaten/kota. Tapi kami berharap Pemrov Maluku tidak menutup mata terhadap persoalan ini, karena Pemkab tidak serius menuntaskan persoalan pengungsi,” katanya. (M6)