3 Arahan Jokowi untuk Pengawas Anggaran di Tengah Pandemi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga poin penting yang menjadi arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hal itu demi menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

"Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting," kata Jokowi saat membuka rakor Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5). 

"Namun, lebih dari itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP."

Pertama, pria yang akrab disapa Jokowi itu meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah.

BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.

Hingga Mei 2021, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah diketahui masih relatif rendah, yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan tujuh persen untuk APBD.

Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen.

"Saya minta BPKP dan APIP memberikan solusi dan menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian atau lembaga dan pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel," ucap dia.

Poin penting kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.

Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal sehingga apa yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini.

Saat turun ke lapangan misalnya, Jokowi kerap menemui adanya pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pelabuhan yang tidak disertai dengan perencanaan matang mengenai pengembangan wilayah sekitar.