3 Saran Penting dari Ekonom soal Langkah Seusai Larangan Ekspor CPO Dicabut

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu menyiapkan rencana ke depan setelah ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng dibuka.

Menurut Bhima, pemerintah harus bisa mengendalikan harga minyak goreng yang acuannya ialah mekanisme pasar.

Bhima khawatir pengusaha yang mengacu pada harga di pasar internasional menaikkan harga minyak goreng secara signifikan, khususnya minyak goreng kemasan.

"Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar maka harga yang saat ini rata-rata Rp 24.500 per liter di pasar tradisional dikhawatirkan bisa meningkat lebih tinggi," ujar Bhima kepada JPNN.com, Jumat (20/5).

Bhima mengusulkan tiga solusi yang sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah setelah pencabutan larangan ekspor dilakukan.

Pertama, Bhima menyarankan pemerintah menugaskan Perum Bulog dan beri kewenangan untuk ambil alih setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng.

Menurut Bhima, selama ini mekanisme pasar gagal mengatur margin yang dinikmati para distributor minyak goreng sehingga peran Bulog sangat dibutuhkan.

Nantinya, Bulog membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional.